Optimalisasi Penurunan Stunting, Pemkab Kutim Potong Anggaran Setiap OPD 10 Persen
Kutim — Giat mengentaskan masalah stunting di Kutai Timur (Kutim), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim mengikuti Forum Koordinasi program Bangsa Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting tahun 2024.
Forum yang diinisiasi oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) itu diikuti seluruh Kabupaten/Kota di Kaltim.
Pemkab Kutim diwakili Kepala Bappeda, Noviari Noor didampingi Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPPKB) Ronny Bonar HS.
Noviari Noor menyebut, Pemkab Kutim menaruh perhatian secara khusus terhadap permasalahan stunting.
“Hampir seluruh Perangkat Daerah (PD) memberikan alokasi anggaran untuk terus menekan penurunan penyakit yang berkaitan dengan tumbuh kembang itu,” ungkapnya usai kegiatan yang berlangsung di Ruang Cristal Hotel Mercure Samarinda, Senin (22/4/2024).
“Rata-rata alokasi untuk ini (stunting) diatas 10 persen dari anggaran masing-masing Perangkat Daerah. Jadi ini menjadi wujud nyata kami (pemerintah daerah) untuk terus menekan angka stunting,” sambungnya.
Perempuan yang akrab disapa Novi itu juga mengatakan selain mengoptimalisasi anggaran, pihaknya juga terus meningkatkan koordinasi dengan seluruh stekholder terkait. Termasuk instansi teknis seperti Dinas Kesehatan, PUPR, Perkim termasuk Bappeda.
“Seperti tadi yang kita ketahui, bahwa permasalahan ini, bukan hanya menangani kasus yang sudah terkena stunting. Namun juga upaya pencegahan dan indikator pencegahan ini banyak sekali. Diantaranya, ibu hamil, pasangan suami istri yang akan menikah dan balita di bawah dua tahun,” bebernya.
Sementara itu, Plt Kepala DPPKB Kutim, Ronny Bonar H Siburian mengatakan, keabsahan data masih menjadi permaslahan utama dalam penanganan kasus stunting di Kutim. Untuk itu, pihaknya bersama stekholder terkait, terus berupaya melakukan validasi data. Agar penanganan penurunan angka stunting di Kabupaten yang memiliki luas wilayah kurang lebih 35 kilometer persegi ini bisa tercapai.
“Target kita jelas, angka stunting kita harus bisa sesuai dengan target nasional yakni 14 persen. Namun Kaltim sendiri diberi target oleh pemerintah pusat sebesar 12,83 persen. Ini memang berat, namun dengan adanya forum ini, akan menjadi ajang untuk evaluasi kita, salah satunya terkait data,” jelas mantan Sekretaris Diskominfo Staper Kutim ini.
Diketahui Forum Koordinasi itu dihadiri Sekretaris Utama BKKBN Republik Indonesia, Taviv Agus Rayanto serta Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim Sunarto.
Agenda dengan tema “Optimalisasi Bonus Demografi dan Peningkatan SDM Menuju Indonesia Emas 2045” tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bantuan operasional Keluarga Berencana (BOKB) untuk 10 Kabupaten/Kota.
Disertakan pula pengukuhan Badan Pengurus Daerah Andalan Kelompok UPPKS (BPD AKU) Kaltim periode 2023-2027 serta penandatanganan MoU dengan mitra kerja.
Adapun DAK dan BOKB yang diserahkan langsung oleh Sekretaris Utama BKKBN RI Tavip Agus R itu antara lain untuk Kabupaten Kutai Barat Rp6,49 miliar, Mahakam Ulu Rp2,34 miliar, Berau Rp3,59 miliar, Kutai Timur Rp5,14 miliar, Kutai Kartanegara Rp7,92 miliar, Paser Rp3,52 miliar, serta Kota Samarinda memperoleh DAK dan BOKB Rp5,84 miliar. (ADV)
