Bontang Baru Dorong Perbaikan Data Penerima Bantuan Sosial
BONTANG – Ketidaktepatan sasaran penyaluran bantuan sosial (bansos) menjadi perhatian Kelurahan Bontang Baru. Pembaruan data kesejahteraan masyarakat dinilai perlu dipercepat agar bantuan yang disalurkan pemerintah benar-benar diterima warga yang membutuhkan.
Persoalan tersebut disampaikan Lurah Bontang Baru, Nur Huda, dalam kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar di Balai Pertemuan Umum (BPU) Kecamatan Bontang Utara, Senin (9/11/2026).
Nur Huda mengatakan, salah satu persoalan yang kerap ditemukan di lapangan adalah lambatnya perubahan desil kesejahteraan masyarakat. Akibatnya, data yang tercatat dalam sistem berpotensi tidak lagi sesuai dengan kondisi ekonomi warga saat ini.
“Kadang ada warga yang telah mempunyai mobil, tapi desilnya masih tetap,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian agar penyaluran bansos tidak hanya mengacu pada data yang telah tercatat, tetapi juga mempertimbangkan perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Untuk mengatasi persoalan itu, Kelurahan Bontang Baru terus berupaya memfasilitasi warga dalam menyampaikan informasi mengenai kondisi ekonomi mereka. Dengan demikian, data yang digunakan sebagai dasar penyaluran bantuan dapat diperbarui sesuai mekanisme yang berlaku.
Nur Huda mengungkapkan, pihak kelurahan bersama kecamatan dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait sebelumnya telah menggelar rapat bersama DPRD untuk membahas persoalan ketidaksesuaian data penerima bansos.
Dalam pembahasan tersebut, pihak kelurahan, kecamatan, dan OPD terkait menyarankan agar Badan Pusat Statistik (BPS) memfasilitasi proses perbaikan data masyarakat yang dinilai belum sesuai dengan kondisi sebenarnya.
“Kemarin kita juga menyarankan BPS memfasilitasi agar data warga kita yang tidak sesuai dapat disesuaikan,” katanya.
Selain persoalan pembaruan data, Nur Huda juga menyoroti penyaluran bantuan berupa beras yang disertai dokumentasi. Menurutnya, dokumentasi tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu bentuk pengawasan sosial terhadap penyaluran bantuan, termasuk bagi warga yang kondisi ekonominya dinilai sudah mampu.
“Bantuan sosial apa pun itu telah membutuhkan dokumentasi, sehingga masyarakat yang mampu tapi masih mengambil bantuan tersebut bisa malu,” ucapnya.
Ia berharap persoalan ketidaksesuaian data penerima bansos dapat segera ditangani melalui koordinasi antara kelurahan, kecamatan, OPD terkait, dan BPS sehingga penyaluran bantuan dapat benar-benar tepat sasaran.(Adv)
