Legislator Kaltim Dorong Validasi Data dan Koordinasi Tepat untuk Sukseskan Program Gratispol
Samarinda, Gayamnews.com – Layanan Gratispol yang menjadi program andalan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) tak luput dari perhatian DPRD Provinsi Kaltim.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, menggarisbawahi pentingnya sinergi antarlembaga dan data yang akurat agar implementasi program ini berjalan optimal.
Ia menyampaikan perlunya langkah strategis untuk menyatukan langkah antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Menurutnya, harmonisasi ini mutlak diperlukan demi menghindari tumpang tindih program dan menjamin efektivitas anggaran.
“Kita akan segera rapat dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait, terutama Dinas Pendidikan dan Kesehatan, karena ini menyangkut peningkatan sumber daya manusia,” jelasnya saat ditemui pada Kamis (12/6/2025).
Agenda pertemuan yang tengah dipersiapkan DPRD tersebut bertujuan untuk mengecek kesesuaian data dan menyusun indikator pencapaian yang konkret.
Rakor (rapat koordinasi) yang akan melibatkan Bappeda dari berbagai tingkatan pun dirancang untuk mendeteksi potensi tumpang tindih kebijakan yang bisa merugikan efisiensi pelaksanaan program.
“Jangan sampai terjadi duplikasi. Misalnya, jika suatu layanan seperti BPJS sudah digratiskan oleh kabupaten, provinsi tidak perlu mengulanginya. Kita perlu data pasti mana saja yang sudah digratiskan di tingkat kabupaten/kota,” katanya.
Syarifatul juga menekankan pentingnya ketepatan dalam penggunaan anggaran mengingat besarnya pembiayaan yang diperlukan untuk menyukseskan program tersebut. Ia mengingatkan agar setiap rupiah yang digunakan benar-benar diarahkan pada kebutuhan masyarakat yang belum terlayani.
“Program ini membutuhkan dana besar. Kita harus hindari pemborosan dan pastikan dana dipakai tepat sasaran untuk program yang benar-benar belum tercover,” ungkapnya.
Selain penyelarasan internal, kebijakan ini juga akan dikonsultasikan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menjamin kesesuaian dengan regulasi pusat. Hasil pembahasan tingkat daerah nantinya akan dibawa ke rapat paripurna sebelum masuk proses evaluasi di tingkat nasional.
Tidak hanya substansi kebijakan, waktu pelaksanaan pun menjadi perhatian. Syarifatul menuntut percepatan kerja tim khusus untuk menyiapkan draf yang berbasis data secara cepat.
“Kami minta kerja keras tim khusus. Targetnya, empat hari setelah permintaan ini, draf kebijakan yang sudah berbasis data harus siap dibahas dengan OPD terkait,” paparnya.
Ia menutup dengan penegasan bahwa pendekatan berbasis data adalah kunci untuk menyusun kebijakan yang sesuai kebutuhan riil masyarakat.
“Kita ingin melihat data konkret: berapa yang sudah tercapai, bagaimana proyeksi tahun ini, dan seterusnya. Ini demi memastikan program benar-benar efektif,” tambahnya menukas. (Adv)
