Salehuddin Dorong Mitigasi Nyata Atasi Banjir Tahunan di Perbatasan Samarinda-Kukar
Samarinda, Gayamnews.com – Sekretaris Komisi I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Salehuddin, menegaskan bahwa solusi utama untuk mengatasi banjir tahunan di wilayah perbatasan Samarinda dan Kutai Kartanegara (Kukar) bukan terletak pada saling menyalahkan, melainkan pada pelaksanaan mitigasi bencana yang terstruktur dan terintegrasi.
Pernyataan tersebut disampaikan Salehuddin pada Kamis (15/5/2025), sebagai respons atas terus berulangnya banjir dan polemik penyebabnya di kawasan perbatasan kedua wilayah.
Ia menyoroti bahwa perbedaan karakteristik geografis antara Samarinda dan Kukar adalah kunci yang perlu dipahami secara bijak.
“Samarinda dengan perbukitan dan aktivitas pertambangan, serta Kukar, khususnya zona hulu yang notabene merupakan wilayah topografi rawa dan banyak permukiman di pinggir sungai, secara alami rentan bencana seperti banjir dan longsor,” jelas Salehuddin.
Ia juga menyatakan bahwa membayangkan wilayah tersebut sepenuhnya bebas banjir atau longsor merupakan hal yang tidak realistis.
“Samarinda mustahil bebas longsor 100%, Kukar juga tidak bisa sepenuhnya terhindar dari banjir tahunan, apalagi banjir periodik 5 atau 10 tahunan yang bisa menggenangi hingga tiga bulan,” ujarnya.
Karena itu, ia menekankan pentingnya mitigasi sejak dini, dan tidak hanya di tingkat wacana.
“Kuncinya saya pikir mitigasi itu yang dari awal. Mitigasinya ini penting dan harus disinkronkan baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” tegas Salehuddin.
Dalam upaya itu, Salehuddin mendorong keterlibatan aktif lintas sektor. Ia meminta agar Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Perhubungan memperhatikan kondisi jalan dan jembatan yang kerap rusak akibat banjir, termasuk kebutuhan akan semenisasi dan jembatan baru.
“Percuma elevasi tanah kalau jalannya putus saat banjir,” katanya.
Dinas Perdagangan dan Perumahan (PERA) juga diminta mengantisipasi kelangkaan logistik saat distribusi terganggu akibat banjir. Ia juga menyebut peran Bappeda sangat krusial dalam perencanaan mitigasi jangka panjang.
Sementara itu, aktivitas tambang ilegal di perbukitan Samarinda tak luput dari sorotan. Ia menganggap kegiatan tersebut sebagai pemicu tambahan terhadap longsor dan banjir bandang yang makin sulit dikendalikan.
Bagi Salehuddin, mitigasi harus diimplementasikan dalam bentuk kebijakan dan kegiatan nyata.
“Bukan hanya mitigasi hasilnya ada tapi harus dilaksanakan dalam bentuk program, kegiatan, kebijakan. Harus berani jalan,” pungkasnya. (Adv)
