SPI Pendidikan Menurun, Legislator Kaltim Menilai Pengelolaan Dana BOS Belum Optimal
Samarinda, Gayamnews.com – Turunnya skor Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan Indonesia tahun 2024 yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi perhatian sejumlah pihak, termasuk DPRD Kalimantan Timur (Kaltim).
Tahun ini, SPI Pendidikan mencatat angka 69,05% lebih rendah dibanding 73,7% pada 2023. Salah satu faktor yang dinilai mempengaruhi penurunan ini adalah pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dianggap belum efektif.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah, mengungkapkan pendapatnya terkait situasi tersebut. Ia menilai bahwa petunjuk teknis (juknis) penggunaan BOS masih belum cukup mampu mengurai berbagai persoalan pendidikan di daerah.
“Misalnya belum mampu menjangkau persoalan terhadap peserta didik, terlebih-lebih penambahan tenaga pendidik. Itu juknisnya belum terlalu mengakomodir bagaimana kepala sekolah dapat mengambil dalam sisi kebijakan,” ujarnya saat ditemui awak media pada Sabtu, (10/5/2025).
Agusriansyah menyebutkan bahwa seharusnya dana BOS dapat difungsikan lebih strategis untuk mengatasi tantangan kekurangan guru yang masih menjadi masalah di berbagai sekolah.
“Itu harus segera diperbaiki juknisnya agar akselerasi kepala sekolah dan kepala dinas di setiap cabang yang ada di wilayah itu punya percepatan dalam rangka pemenuhan-pemenuhan guru di tengah pengangkatan P3K dan ASN yang cukup memiliki standarisasi yang enggak ketat,” tambahnya.
Lebih lanjut, legislator dari Fraksi PKS itu menjelaskan bahwa kebutuhan guru di lapangan sangat mendesak, sementara proses pengangkatan P3K maupun ASN cenderung memakan waktu panjang.
Diketahui, hasil SPI Pendidikan 2024, spesifik untuk 10 daerah di Kaltim sebagai berikut:
- Balikpapan 71.56%
- PPU 71.54%
- Paser 71.45%
- Kutim 71.26%
- Bontang 71.24%
- Kukar 71.12%
- Berau 71.05%
- Samarinda 70.90%
- Kubar 70.84%
- Mahulu 69.16% (Adv)
