100 Hari Pemerintahan Rudy-Seno Belum Optimal, Agus Suwandy: Masih dalam Tahap Sinkronisasi Kebijakan
Samarinda, Gayamnews.com – Memasuki 100 hari pertama masa jabatan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji, DPRD Kalimantan Timur menilai fase ini masih berputar pada tahap persiapan arah kebijakan.
Sejumlah program sudah mulai direalisasikan, namun belum ada hasil signifikan yang bisa dijadikan indikator keberhasilan.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Agus Suwandy, menyatakan bahwa penilaian kinerja pemerintahan tidak seharusnya berfokus pada capaian dalam 100 hari.
Menurutnya, ini adalah fase penting untuk konsolidasi internal dan pemetaan strategi kerja jangka panjang.
“Dalam 100 hari ini belum terlihat hasil yang signifikan karena memang masih tahap menyusun. Gubernur dan wakil gubernur masih menyiapkan fondasi. Ini bukan soal lambat atau cepat, tapi soal bagaimana membangun arah kebijakan yang kuat untuk jangka panjang,” ucap Agus saat ditemui, Senin (26/5/2025).
Ia menyoroti program pendidikan Gratispol sebagai contoh kebijakan strategis yang memerlukan waktu untuk disiapkan dengan matang, termasuk dari sisi regulasi dan anggaran.
“Misalnya program pendidikan gratis, ini bukan hal yang sederhana. Kita tidak bisa menuntut semuanya langsung terlihat. Harus dibangun dulu sistemnya, regulasinya, dan tentu saja kesiapan anggarannya. Yang penting sekarang sudah ada pondasinya,” katanya.
Agus juga menekankan perlunya peralihan dari tahap perencanaan ke fase eksekusi. Ia menyebut, waktu 200 hari kerja adalah momen yang tepat untuk melihat sejauh mana implementasi program sudah dilakukan.
“Kita tidak bisa terus berada di tahap wacana. Setelah 100 hari ini, harapannya kebijakan yang sudah disusun mulai dilaksanakan. Kalau sampai 200 hari belum juga kelihatan, berarti memang ada yang perlu dikritisi lebih tajam,” tambahnya.
Agus melanjutkan, tantangan yang dihadapi pemerintahan baru tidak hanya soal birokrasi, tapi juga soal sinkronisasi kebijakan sebelumnya dengan yang baru terkait anggaran.
“Tahun 2026 nanti mulai terasa perbedaan kebijakannya. Ini masa penyesuaian, dan tidak bisa dipaksakan langsung tuntas. Tapi publik tentu menunggu hasil. Maka penting bagi eksekutif untuk membuktikan bahwa apa yang dirancang benar-benar bisa dijalankan,” ungkapnya.
Ia memastikan DPRD Kaltim tetap akan menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan, agar kebijakan yang diterapkan berpihak pada kebutuhan masyarakat dan tidak sekadar menjadi janji. (Adv)
