Usulan Gedung RSUD RAPB Empat Lantai Direspons Kementerian PU
Gayamnews.com, Penajam – Rencana pembangunan gedung empat lantai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ratu Aji Putri Botung (RAPB) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mulai mendapat respons pemerintah pusat. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah meminta usulan tersebut ditindaklanjuti melalui satuan kerja terkait.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU, Muhajir, mengatakan respons itu merupakan hasil koordinasi Bupati PPU, Mudyat Noor, dengan Menteri PU beberapa waktu lalu.
Menurutnya, Pemkab PPU sebelumnya mengajukan sejumlah kebutuhan infrastruktur yang mencakup empat sektor, yakni jalan dan jembatan, sumber daya air, Cipta Karya, serta Prasarana Strategis.
Dari berbagai usulan tersebut, tiga proyek mendapat respons Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU. Selain gedung rumah sakit, usulan lainnya meliputi pembangunan Rumah Adat dan penyelesaian fasilitas Pasar Waru.
“Dari usulan yang disampaikan Pak Bupati ke Pak Menteri langsung, ternyata direspons melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU dan turun ke Satker. Ada tiga usulan yang direspons, yaitu pembangunan gedung RSUD empat lantai, Rumah Adat, dan Pasar Waru,” ungkap Muhajir, Selasa (3/11/2026).
Dari ketiga proyek tersebut, pembangunan RSUD RAPB menjadi usulan dengan kesiapan dokumen paling lengkap. Pemkab PPU telah menyiapkan Detail Engineering Design (DED), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), serta sejumlah persyaratan teknis lainnya.
“Dari tiga itu, yang kita bawa paling lengkap dokumennya adalah rumah sakit. Syarat dari pusat memang sangat banyak, tetapi karena rumah sakit sudah dipersiapkan jauh hari, kita sudah memiliki DED, AMDAL, dan dokumen pendukung lainnya,” jelasnya.
Saat ini, pemerintah daerah bersama Satker Perencanaan Strategis melengkapi persyaratan administrasi dan mengunggah dokumen ke sistem perencanaan Kementerian PU. Tahapan tersebut menjadi bagian dari proses verifikasi sebelum pemerintah pusat menentukan kelanjutan usulan.
Muhajir menyebut proses pengajuan tetap berjalan meskipun realisasi pembangunan berpotensi bergeser dari target 2027. Hal itu karena tahapan pengusulan pada periode berjalan telah melewati batas waktu penganggaran.
Selanjutnya, Pemkab PPU akan berkoordinasi dengan kementerian teknis, termasuk Kementerian Kesehatan. Sementara itu, pelaksanaan pembangunan berada dalam kewenangan Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis.
Pemkab PPU berharap kelengkapan dokumen tersebut memperkuat peluang pembangunan gedung empat lantai RSUD RAPB memperoleh dukungan pendanaan pemerintah pusat. (Adv)
