Mudyat Minta Pusat Perjelas Kewenangan Penanganan Karhutla
Gayamnews.com, Penajam – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) meminta pemerintah pusat memperkuat koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Bupati PPU, Mudyat Noor, menilai pembagian kewenangan penanganan kebakaran di kawasan hutan serta kebijakan perlindungan lahan gambut perlu mendapat perhatian.
Mudyat mengatakan, selama ini personel Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) PPU bergerak cepat setiap menerima laporan kebakaran. Ia mengapresiasi respons petugas yang mampu menangani titik api dalam waktu relatif singkat.
“Teman-teman BPBD Penajam Paser Utara luar biasa responsnya terhadap karhutla. Penanganan kita jauh lebih cepat dibanding daerah lain. Paling lama dalam waktu dua hari api sudah bisa dituntaskan,” ujar Mudyat, Rabu (4/11/2026).
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa karhutla tidak mengenal batas administrasi daerah. Kebakaran di satu wilayah dapat memicu penyebaran asap ke kawasan lain dan mengganggu aktivitas masyarakat. Karena itu, penanganannya membutuhkan keterlibatan pemerintah lintas wilayah.
Mudyat juga mempertanyakan belum masuknya Kalimantan Timur dalam skema penanganan lahan gambut oleh pemerintah pusat. Menurutnya, daerah ini memiliki potensi dan ancaman kebakaran yang perlu mendapat perhatian serupa.
“Kami cukup menyesalkan karena dalam penetapan penanganan karhutla oleh pemerintah pusat, Kalimantan Timur tidak termasuk dalam proses penanganan gambut. Padahal kita mengalami potensi dan ancaman kebakaran hutan yang sama,” tegasnya.
Selain kebijakan gambut, persoalan kewenangan di kawasan hutan turut menjadi kendala yang perlu dicarikan solusi. Mudyat menjelaskan, kebakaran bisa terjadi di lahan milik masyarakat maupun kawasan hutan negara. Namun, perbedaan status lahan menentukan instansi yang bertanggung jawab dalam pembinaan dan penanganannya.
“Karhutla ini ada yang terjadi di lahan milik warga, ada juga yang di kawasan hutan. Ini menjadi problem tersendiri ketika titik api terkena di wilayah kehutanan, karena wewenang pembinaannya bukan di daerah melainkan di pemerintah pusat,” jelasnya.
Kondisi tersebut, lanjutnya, membutuhkan mekanisme koordinasi yang jelas agar petugas tidak terkendala persoalan administrasi ketika menghadapi kebakaran. Pemerintah daerah juga perlu mendapat dukungan instansi pusat dalam pemantauan kawasan rawan.
Mudyat berharap sinergi antarlembaga semakin kuat, mulai dari pencegahan, pemantauan titik api hingga pemadaman. Dengan pembagian tugas yang jelas, penanganan karhutla dapat berjalan terpadu sekaligus melindungi kawasan hutan dan keselamatan masyarakat. (Adv)
