Pindah Domisili ke PPU Kini Tak Perlu Pulang Kampung
Gayamnews.com, Penajam – Pekerja dan aparatur sipil negara (ASN) yang beraktivitas di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) kini lebih mudah mengurus perpindahan domisili ke Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) PPU menyediakan layanan perpindahan dokumen tanpa mengharuskan pemohon pulang ke daerah asal.
Kepala Disdukcapil PPU, Waluyo, mengatakan masyarakat cukup mendatangi kantor Disdukcapil dengan membawa Kartu Keluarga (KK) dan dokumen persyaratan lainnya. Petugas kemudian membantu proses pencabutan berkas melalui koordinasi dengan instansi kependudukan di daerah asal.
“Masyarakat tidak perlu takut ongkos mahal untuk pulang kampung. Cukup datang ke kantor Dukcapil PPU membawa KK, nanti data dan berkasnya kita bantu cabutkan dari daerah asal. Prosesnya paling lama sekitar satu minggu untuk luar kota,” jelas Waluyo, Rabu (4/11/2026).
Menurutnya, kemudahan tersebut menjawab kebutuhan pendatang yang mulai menetap di sekitar kawasan IKN, tetapi masih menggunakan dokumen kependudukan dari daerah sebelumnya.
Meski demikian, Disdukcapil tidak mewajibkan pendatang mengganti alamat KTP menjadi warga PPU. Keputusan tersebut sepenuhnya bergantung pada kebutuhan dan keinginan masing-masing individu.
“Yang berminat pindah ya kami pindahkan, kita cabutkan berkasnya. Kalau tidak minat, kita tidak bisa memaksa. Yang jelas, kebanyakan pegawai IKN memang sudah mulai banyak yang pindah ke PPU,” ujarnya.
Bagi warga yang belum ingin berpindah secara permanen, Disdukcapil tetap menyediakan pencatatan sebagai penduduk nonpermanen. Status ini memungkinkan masyarakat yang tinggal sementara di PPU tetap tercatat tanpa harus mengubah alamat resmi pada KTP.
“Status penduduk non-permanen ini tidak memiliki batas waktu tiga bulan. Selama yang bersangkutan tidak mengajukan permohonan pindah tempat secara resmi, statusnya akan tetap tercatat sebagai penduduk non-permanen,” katanya.
Selain pelayanan di kantor, Disdukcapil PPU juga menjangkau pekerja di kawasan IKN melalui Mobil Pelayanan Publik (MPP). Petugas menjadwalkan layanan jemput bola tersebut dua kali setiap bulan untuk mempermudah pengurusan administrasi kependudukan.
Berdasarkan data Disdukcapil, jumlah penduduk pendatang dari luar daerah bertambah sekitar 300 hingga 400 jiwa setiap bulan. Angka tersebut relatif seimbang dengan jumlah warga yang pindah keluar dari PPU.
Melalui layanan tersebut, pemerintah daerah berharap masyarakat dapat menyesuaikan dokumen kependudukan dengan kondisi tempat tinggal tanpa terbebani biaya perjalanan ke daerah asal. (Adv)
