Legislator Kaltim Tegaskan Vasectomy Harus Berdasarkan Kesadaran, Bukan Kewajiban
Samarinda, Gayamnews.com – Wacana seputar prosedur vasectomy kembali mencuat di tingkat nasional, memunculkan pro dan kontra dari berbagai kalangan.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Andi Satya Adi Saputra, angkat bicara dengan menekankan pentingnya kebebasan individu dalam mengambil keputusan terkait alat kontrasepsi permanen ini.
Menurut Andi Satya, langkah medis seperti vasectomy tidak boleh dianggap sepele karena sifatnya yang tidak dapat dibatalkan. Ia menyebutkan bahwa setiap individu yang mempertimbangkan prosedur ini harus benar-benar yakin dengan pilihannya.
“Vasectomy atau yang sering disebut juga sebagai kontab adalah kontrasepsi yang tidak bisa dibalikkan. Oleh karena itu, salah satu syaratnya adalah individu harus benar-benar mantap dengan keputusannya. Ini bukanlah keputusan yang bisa dipaksakan,” jelasnya pada Sabtu (24/5/2025).
Dalam konteks kebijakan, ia menilai bahwa mewajibkan prosedur ini secara nasional adalah langkah yang kurang tepat.
“Seandainya pemerintah menginginkan keputusan ini diwajibkan, saya rasa itu kurang tepat. Keputusan mengenai penggunaan vasectomy seharusnya lahir dari keinginan dan kesepakatan pribadi masing-masing individu,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa edukasi yang komprehensif dan dukungan dari orang terdekat menjadi elemen penting sebelum menjalani prosedur ini.
“Karena ini adalah tindakan yang tidak reversible, sangat penting bagi setiap orang untuk mendalami konsekuensi dari langkah tersebut. Diskusi terbuka, dukungan keluarga, dan informasi akurat menjadi kunci untuk membuat keputusan yang tepat,” imbuhnya.
Pernyataan Andi Satya menjadi refleksi penting di tengah diskusi nasional terkait hak reproduksi dan otonomi tubuh. Ia memastikan lembaganya akan terus memperhatikan isu ini dengan pendekatan yang berpihak pada kebebasan individu.
“DPRD Provinsi Kaltim akan terus memantau perkembangan isu ini agar dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan memastikan setiap keputusan yang diambil adalah hasil dari kesadaran dan keinginan individu, bukan paksaan,” pungkasnya. (Adv)
