Legislator Kaltim Soroti Kondisi Mahulu yang Masih Terisolasi Meski Telah Berdiri 12 Tahun
Samarinda, Gayamnews.com – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Subandi, mengungkapkan fakta mencengangkan terkait kondisi Mahakam Ulu (Mahulu) yang masih mengalami ketimpangan pembangunan meskipun telah berdiri sebagai kabupaten selama 12 tahun.
Pernyataan itu disampaikan kepada awak media setelah melakukan RDP dengan Forum Masyarakat Peduli Mahulu.
“Inti dari RDP bersama Forum Masyarakat Peduli Mahulu adalah penyampaian keluh kesah masyarakat bahwa selama 12 tahun sejak pembentukannya hingga hari ini, kesenjangan dan ketimpangan pembangunan di Mahulu masih sangat dirasakan. Khususnya terkait masalah infrastruktur dasar, seperti jalan dan jembatan,” terangnya, Rabu (28/5/2025).
Ironi ini makin terasa jika menilik posisi Kaltim sebagai provinsi yang kaya akan sumber daya.
“Ini sungguh ironis. Kaltim adalah provinsi yang sangat kaya akan sumber daya alam, bahkan merupakan salah satu penyumbang terbesar, ketiga atau kedua secara nasional. Namun, ada satu kabupaten yang masih bisa dikatakan ‘terisolasi’,” ujarnya.
Subandi juga mengungkapkan dampak ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat akibat minimnya akses transportasi darat.
“Tadi disampaikan oleh masyarakat bahwa harga satu karung beras 10 kilogram saja bisa mencapai Rp800.000. Bayangkan, berapa penghasilan warga per bulan jika untuk membeli 10 kg beras saja harus Rp800.000?” tanyanya dengan nada prihatin.
Menurutnya, mahalnya harga barang-barang pokok tersebut disebabkan oleh keterbatasan jalur logistik.
“Ini terjadi terutama karena kondisi infrastruktur jalan yang belum memadai. Akibatnya, para pedagang dan distributor enggan masuk ke Mahulu,” katanya.
“Satu-satunya solusi transportasi saat ini adalah pesawat terbang, yang biayanya relatif jauh lebih mahal, sehingga membuat harga barang melambung jauh di atas pasaran,” sambungnya menukas.
Menanggapi kondisi ini, Subandi meminta agar pembangunan Mahulu dijadikan prioritas utama untuk menunjang kualitas hidup warga Mahulu yang lebih baik.
“Ke depan, ini tidak boleh terjadi lagi. Artinya, prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur juga harus benar-benar berpihak pada Mahulu,” tutupnya.
Ia berharap Pemprov Kaltim tidak lagi membiarkan Mahulu tertinggal, melainkan hadir melalui kebijakan afirmatif dan program pembangunan yang merata. (Adv)
