banner Iklan

Pemprov Kaltim Serahkan RPJMD 2025-2029, DPRD Apresiasi Program dan Arah Pembangunan

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud (kiri, memakai rompi hitam) Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji (Kanan, mengenakan jas hitam).

Samarinda, Gayamnews.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) resmi menyerahkan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2025–2029 kepada DPRD Kaltim.

Dokumen yang menjadi panduan arah pembangunan daerah selama lima tahun ini segera masuk tahap pembahasan untuk kemudian disahkan menjadi Perda.

Dalam rancangan tersebut, Pemprov menegaskan komitmennya terhadap dua program prioritas unggulan, yaitu “Gratispol” dan “Jospol”.

Gratispol menyasar pemberian layanan publik secara gratis, seperti pendidikan, kesehatan, hingga internet desa. Sedangkan Jospol berfokus pada penguatan sektor produktif dan pembangunan infrastruktur, termasuk revitalisasi Sungai Mahakam serta pengembangan ekonomi digital.

Usai paripurna, Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menyampaikan pentingnya dokumen tersebut sebagai panduan kerja tahunan.

“RPJMD ini jadi patokan kerja pemerintah per tahun untuk lima tahun ke depan,” ucap Seno saat ditemui usai rapat berlangsung, Rabu (28/5/2025)

RPJMD juga mengintegrasikan arah pembangunan nasional, provinsi, dan daerah di tengah transformasi besar menyambut kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN).

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, turut memberikan tanggapannya mengenai capaian awal pemerintahan Rudy-Seno.

“Kalau kita melihat 100 hari Bapak Gubernur, sejauh ini bagus saja. Ada peningkatan dari sisi kedisiplinan dan koordinasi antar instansi,” katanya saat ditemui pada kegiatan yang sama.

Ia juga mengapresiasi langkah efisiensi anggaran dengan tidak menggelar rapat di hotel.

“Yang juga kami apresiasi, rapat-rapat selalu dilakukan di kantor. Tidak pernah menggunakan hotel. Ini menunjukan orientasinya bukan pada kemewahannya,” terangnya.

Menurut Hasanuddin, sinergi yang telah terbangun perlu terus dijaga agar pembangunan di Kaltim, khususnya dalam menghadapi tantangan dari proyek nasional seperti IKN, dapat berjalan optimal.

“Harapan kita kedepan, sinergi antara legislatif dan eksekutif bisa terus berjalan baik karena tantangan pembangunan Kaltim sangat besar, terutama dengan hadirnya IKN,” tutupnya. (Adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *