Sambut PPDB 2025, Legislator Kaltim Dorong Penambahan Sekolah Negeri dan Usulkan 4 Solusi Terkait Kondisi Pendidikan di Kaltim
Samarinda, Gayamnews.com – Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, mendesak pemerintah provinsi untuk menambah fasilitas sekolah negeri guna mengatasi persaingan ketat dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2025.
Hal ini disampaikan menanggapi tingginya minat masyarakat terhadap sekolah negeri dibanding swasta, kecuali untuk institusi swasta unggulan.
Darlis menjelaskan, sistem PPDB dengan empat jalur-domisili (30%), prestasi (30%), afirmasi (3%), dan mutasi (5%)-menciptakan kompetisi sengit.
“Siswa berebut kuota jalur domisili di lingkungannya atau jalur prestasi. Yang tidak tertampung diharapkan terserap swasta,” ujarnya, Selasa (10/6/2025).
Namun, ia menekankan, pemerintah provinsi harus menambah ruang belajar dan membangun sekolah baru mengingat prioritas masyarakat yang menginginkan sekolah negeri.
Menurut Darlis, tantangan utamanya adalah pembangunan sekolah di daerah dengan jumlah siswa di bawah syarat minimal (35 siswa/SMA).
“Daerah terpencil sulit dibangun sekolah baru karena tidak memenuhi kuota. Tapi pemerintah bisa berinovasi tanpa membentuk sekolah filial secara formal,” paparnya.
Ia mengusulkan solusi terkait hal ini.
- Belajar di lokasi terdekat tanpa membangun sekolah baru, misalnya memanfaatkan fasilitas di ibu kota kecamatan.
- Mengurangi beban transportasi siswa dari desa terpencil yang harus menempuh jarak jauh dengan biaya tinggi.
- Inovasi kebijakan pendidikan untuk daerah terpencil tanpa syarat kuota minimal.
- Optimalisasi empat jalur PPDB untuk meminimalisasi manipulasi dan pemerataan akses.
“Dorong Dinas Pendidikan membuat kebijakan khusus mirip sekolah filial atau terbuka, meski secara hukum tidak diwajibkan,” tegas Darlis.
Lebih jauh, Darlis menanggapi potensi manipulasi domisili dalam PPDB, ia menekankan perlunya ketegasan Dukcapil.
“Tidak boleh ada pemindahan domisili hanya untuk bersaing di jalur tertentu. Sistem sekarang lebih adil dengan empat jalur,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan peran jalur afirmasi untuk siswa yang kalah bersaing di jalur domisili.
“Siswa dari keluarga kurang mampu yang kalah bersaing di jalur domisili bisa menggunakan jalur afirmasi. Ini berdasarkan pertimbangan ekonomi, bukan sekadar domisili,” terangnya. (Adv)
