Apansyah Ingatkan Pentingnya Pengawasan Ketat Program Koperasi Merah Putih di Desa/Kelurahan
Samarinda, Gayamnews.com – Program Koperasi Merah Putih Desa/Kelurahan yang digagas oleh pemerintah pusat dan menawarkan pinjaman modal hingga Rp3 miliar per desa atau kelurahan, menjadi perhatian serius Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Apansyah.
Ia menekankan bahwa program ini dapat berdampak besar bagi perekonomian masyarakat jika dikelola secara tepat dan bertanggung jawab.
Apansyah menilai, keberhasilan program ini sangat bergantung pada pengawasan ketat dan keterlibatan aktif dari seluruh pemangku kepentingan, khususnya pemerintah daerah dan dinas teknis terkait.
“Tata kelola yang tepat, tentu saya yakin Koperasi Merah Putih akan menjadi instrumen strategis dalam memperkuat fondasi ekonomi lokal yang inklusif dan berdaya saing,” ujarnya baru-baru ini.
Ia juga menegaskan bahwa DPRD Kaltim berkomitmen untuk mengawal pelaksanaan program ini agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pedesaan.
Apansyah memperingatkan agar pemerintah daerah tidak tergesa-gesa dalam menyalurkan anggaran tanpa memastikan kesiapan aparat pelaksana di tingkat desa.
“Jangan langsung dilempar ke lapangan tanpa kesiapan. Itu berisiko tinggi,” tegasnya.
Program Koperasi Merah Putih yang dinilai datang dari skema pusat (top-down), menurut Apansyah, menuntut kesiapan kelembagaan di tingkat desa maupun kelurahan.
Ia menyebut pendampingan intensif sebagai syarat mutlak agar pelaksanaan program berjalan efektif dan tidak salah sasaran.
“Karena itu, pendampingan intensif akan menjadi harga mati. Kita tidak ingin pemerintah mengeluarkan dana yang besar tanpa memastikan adanya hasil yang nyata dan bermanfaat bagi masyarakat,” tambahnya.
Apansyah juga menyoroti pentingnya pembinaan menyeluruh kepada pengurus koperasi agar dana yang besar tersebut tidak disalahgunakan atau dikelola secara tidak profesional.
Ia mendorong agar pelaksanaan program disertai dengan pelatihan manajerial dan penguatan kapasitas usaha.
Melalui sinergi pengawasan, pembinaan, dan pendampingan yang konsisten, Apansyah berharap program ini bisa menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan yang mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan di Kalimantan Timur.
Ia menutup pernyataannya dengan harapan besar bahwa program ini tidak hanya berhenti sebagai kebijakan, tapi menjadi langkah nyata menuju ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan mandiri. (Adv)
