Legislator Kaltim Tegaskan Pembangunan IKN Harus Inklusif dan Libatkan Daerah Sekitar
Samarinda, Gayamnews.com – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Muhammad Husni Fakhruddin, menyoroti pentingnya nilai nasionalisme dan kebersamaan dalam menyukseskan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ia menegaskan bahwa proyek strategis nasional ini menuntut kolaborasi nyata antara pemerintah pusat dan daerah.
“Ketika kita berbicara tentang IKN, kita harus ingat bahwa ini adalah proyek nasional yang membutuhkan dukungan semua pihak,” ungkapnya baru-baru ini.
“Sinergisitas antara proyek IKN dan program pembangunan daerah, khususnya di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara, adalah kunci untuk mencapai keberhasilan bersama,” sambungnya.
Pria yang akrab disapa Ayub itu juga mengingatkan agar ego sektoral tidak menghambat proses pembangunan.
Ia menekankan perlunya keterbukaan dan transparansi dari Otorita IKN kepada masyarakat serta pemangku kepentingan di daerah sekitar, agar pembangunan benar-benar bersifat partisipatif.
Ia menilai bahwa daerah yang berada di sekitar kawasan inti IKN, seperti PPU dan Kukar, telah turut berkontribusi besar dalam pembangunan wilayahnya sendiri, sehingga wajar apabila mereka juga memperoleh perhatian yang seimbang dari pemerintah pusat.
“Pengeluaran biaya triliunan oleh Kabupaten Kukar untuk pengembangan daerahnya, serta pembangunan yang telah dilakukan di Kecamatan Sepaku, tidak boleh terabaikan,” kata Ayub.
“Jika wilayah-wilayah ini masuk dalam lingkup IKN, maka kami berharap ada feedback yang memadai dari pemerintah pusat,” imbuhnya.
Selain itu, Ayub juga menyoroti pentingnya pemerataan dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan pendidikan.
Menurutnya, pembangunan fasilitas di kawasan IKN harus disertai dengan peningkatan kualitas SDM di daerah sekitarnya, agar tidak terjadi kesenjangan.
“IKN harus menjadi penggerak bagi semua daerah di sekitarnya. Kami berharap kepada Otorita IKN dan Presiden RI, untuk memberikan perhatian lebih pada pembangunan yang inklusif dan adil bagi Kabupaten PPU dan Kukar,” tutupnya.
Ayub menegaskan bahwa DPRD Provinsi Kaltim tetap berkomitmen untuk mengawal proses pembangunan IKN agar berjalan berkelanjutan dan membawa manfaat luas, tanpa meninggalkan masyarakat di wilayah penyangga. (Adv)
