Damayanti Dukung Rencana RS Internasional, Tegaskan Pentingnya Akses Kesehatan Merata di Kaltim
Samarinda, Gayamnews.com – Rencana Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur untuk membangun Rumah Sakit (RS) Internasional di kawasan sekitar Hotel Atlet Samarinda mendapat dukungan dari DPRD Kaltim.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti, menyambut baik gagasan tersebut seraya mengingatkan pentingnya pemerataan layanan kesehatan di seluruh wilayah provinsi.
“Ini kan artinya saya secara pribadi sangat bergembira dengan ide ini,” ujar Damayanti belum lama ini.
Menurutnya, kehadiran RS Internasional merupakan langkah maju dalam meningkatkan mutu pelayanan medis, namun ia juga menyoroti pentingnya keadilan dalam distribusi fasilitas kesehatan, terutama bagi daerah-daerah terpencil dan terluar yang selama ini masih minim perhatian.
“Harus menjadi catatan bersama bahwa yang membutuhkan pelayanan kesehatan itu tidak hanya Kota Samarinda dan Balikpapan. Ada kota-kota lain yang sangat membutuhkan pelayanan kesehatan, apalagi di daerah terluar dan terpencil,” tegasnya.
Ia menegaskan, pembangunan RS berskala internasional seharusnya tidak menjadikan perhatian pemerintah terpusat pada kota besar saja.
Sebaliknya, perlu ada upaya seimbang untuk memperluas akses layanan medis ke seluruh pelosok Kalimantan Timur.
“Masyarakat Kalimantan Timur itu tidak hanya masyarakat Kota Samarinda dan Balikpapan, tetapi juga daerah-daerah terluar di Kaltim yang juga membutuhkan pelayanan kesehatan yang memadai,” lanjutnya.
Damayanti juga merespons isu potensi kompetisi antar rumah sakit akibat hadirnya RS Internasional. Menurutnya, keberadaan fasilitas baru justru seharusnya menjadi pelengkap, bukan pesaing, bagi sistem layanan kesehatan yang telah ada.
“Justru bisa melengkapi kebutuhan layanan yang selama ini belum maksimal. Kalau persaingan seharusnya enggak ya, karena sampai sejauh ini kalau kita melihat pelayanan di Rumah Sakit Wahab Syahrani saja sangat kurang,” ucapnya.
Terakhir, Damayanti menekankan bahwa pembangunan fasilitas kesehatan harus bersifat inklusif agar seluruh masyarakat Kaltim, baik di pusat kota maupun daerah pinggiran, bisa memperoleh pelayanan yang adil dan berkualitas.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak boleh abai dengan masyarakat di daerah terluar dan terpencil agar mereka juga mendapatkan pelayanan yang sama,” tutupnya. (Adv)
