Komisi I DPRD Kaltim Desak Rehabilitasi Total Kantor Penghubung di Jakarta
Samarinda, Gayamnews.com – Temuan kondisi fisik yang memprihatinkan pada Kantor Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) di Jakarta menjadi perhatian serius Komisi I DPRD Kaltim.
Dalam kunjungan kerja yang dilakukan pada Rabu, (25/6/2025), sejumlah anggota dewan mendapati kerusakan struktural yang dinilai tidak bisa dibiarkan.
Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, mengungkapkan bahwa kerusakan tersebut menunjukkan lemahnya sistem pengawasan dan perawatan aset daerah.
Ia menyayangkan bahwa bangunan yang tergolong baru di Jalan Kramat II, Jakarta Pusat, sudah mengalami kebocoran serta kerusakan lain yang mengganggu operasional.
“Kondisinya benar-benar memprihatinkan. Ini bukan sekadar masalah perbaikan kecil-kecilan, tapi mendesak untuk direhabilitasi secara total jika kita ingin kantor ini mewakili Kaltim dengan layak di ibu kota negara,” ujar Baharuddin.
Dalam kunjungan tersebut, Baharuddin didampingi oleh dua anggota Komisi I lainnya, yakni Didik Agung Eko Wahono dan Safuad. Mereka juga berdialog langsung dengan pengelola kantor untuk menggali lebih dalam soal kebutuhan perbaikan dan tantangan yang dihadapi.
Menurut Baharuddin, kantor penghubung Kaltim memiliki peran strategis sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah di tingkat nasional.
Fungsi kantor itu meliputi pelayanan warga, promosi daerah, hingga dukungan logistik untuk agenda Pemprov Kaltim di Jakarta.
“Karena fungsinya yang strategis, perhatian terhadap infrastrukturnya harus menjadi prioritas utama. Kami meminta Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk segera bertindak, jangan abai,” ujarnya.
“Jika memang perlu revitalisasi besar-besaran, maka lakukanlah. Ini menyangkut citra dan martabat daerah kita di tingkat nasional,” sambungnya.
Tak hanya soal struktur, Baharuddin juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas fasilitas publik di kantor tersebut. Ia menekankan perlunya menyediakan ruang yang layak bagi warga Kaltim di Jakarta yang membutuhkan pelayanan atau ruang interaksi.
“Pelayanan yang memadai dan nyaman merupakan cerminan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga hubungan dengan warganya yang merantau,” tandasnya.
Temuan ini diharapkan menjadi dorongan bagi Pemprov Kaltim untuk mengambil langkah konkret dan segera, demi menjaga representasi daerah yang bermartabat di ibu kota. (Adv)
