Ananda Emira Soroti Infrastruktur dan Banjir Sebagai Kunci Sukses Program Swasembada Pangan Kaltim
Samarinda, Gayamnews.com – Rencana Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) untuk mendorong swasembada pangan di Samarinda mendapat perhatian serius dari Wakil Ketua II DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis.
Ia menekankan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur dasar dan langkah mitigasi banjir di wilayah yang menjadi sasaran pengembangan lahan pertanian.
“Sebelum menentukan lokasi persawahan, infrastruktur harus dibenahi terlebih dahulu. Jangan sampai program swasembada pangan justru terhambat oleh masalah banjir atau ketidaksiapan lahan,” tegas Ananda saat memberikan keterangan kepada awak media, Rabu (21/5/2025).
Pernyataan ini merespons rencana pengembangan pertanian di beberapa titik di Samarinda, seperti Lempake dan Makroman wilayah yang kerap terdampak banjir dan dinilai belum siap secara teknis.
Ananda menyoroti peristiwa gagal panen seluas 50 hektare di Lempake akibat banjir sebagai bukti perlunya pembenahan sistem drainase dan irigasi.
“Pendataan harus jelas: mana lahan yang layak, jenis tanaman yang sesuai, dan titik rawan banjir. Ini kunci agar target swasembada tercapai,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menggarisbawahi pentingnya data pertanian yang akurat untuk memastikan lokasi pertanian sesuai dengan karakteristik lahan dan risiko bencana. Menurutnya, pemerintah harus menyusun strategi yang matang dan berbasis fakta lapangan.
Dalam hal mitigasi, Ananda menyebutkan bahwa pemerintah telah menyediakan anggaran penanggulangan bencana yang dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh daerah.
“Mekanisme penggunaan dana bencana sudah ada dalam postur anggaran, baik belanja langsung, hibah, maupun bantuan keuangan ke kabupaten/kota. Ini harus dioptimalkan agar respons terhadap bencana lebih cepat,” jelasnya.
Meski mendukung penuh upaya swasembada pangan, Ananda mengingatkan agar pemerintah tidak gegabah dalam menentukan lokasi pertanian baru tanpa persiapan memadai.
“Samarinda harus siap. Jika belum, kita harus berlari kencang untuk mengejar ketertinggalan. Jangan sampai niat baik swasembada justru mentah karena banjir atau infrastruktur yang buruk,” ujar politisi PDIP itu.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi data dan pelibatan publik dalam perencanaan agar kebijakan pembangunan berbasis pertanian tidak menimbulkan polemik.
“Wilayah seperti Lempake dan Makroman sudah ada, tapi perlu perluasan dan pembenahan. Database-nya bisa diverifikasi, jangan sampai asal pilih lokasi,” pungkas Ananda.
Dengan peringatan keras tersebut, Ananda berharap program swasembada pangan Pemprov Kaltim benar-benar dijalankan dengan pendekatan realistis dan berorientasi pada solusi jangka panjang. (Adv)
