Sarkowi Zahry Soroti Kekurangan Dokter Spesialis dan Pola Pikir Keliru soal Gratispol
Samarinda, Gayamnews.com – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sarkowi V. Zahry, menyampaikan dua isu penting yang menjadi perhatian serius: minimnya jumlah dokter spesialis di daerah serta kesalahpahaman sebagian masyarakat terhadap program pendidikan gratis (Gratispol) yang digagas Pemprov Kaltim.
Menurut Sarkowi, kekurangan dokter spesialis merupakan masalah yang sudah lama terjadi dan belum kunjung terselesaikan karena proses rekrutmen yang kompleks dan melibatkan regulasi pusat.
“Rekrutmen dokter spesialis memang selalu terkendala, tidak mudah karena melibatkan proses kepegawaian melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN). Banyak aspek yang harus disesuaikan dengan rasio kebutuhan,” jelasnya, Sabtu (5/7/2025).
Ia mengaku telah berkomunikasi dengan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman untuk mendorong peningkatan partisipasi calon dokter dari wilayah pedalaman. Sayangnya, sambutan dari wilayah tersebut masih sangat rendah meskipun kuota telah ditambah.
“Kuota ditambah, tapi peminat dari daerah tersebut justru sedikit. Ini menunjukkan perlunya manajemen rekrutmen yang lebih sistematis,” tegas Sarkowi.
Selain isu kesehatan, Sarkowi juga menyoroti kecenderungan orang tua yang terlalu bergantung pada program Gratispol tanpa mempertimbangkan tanggung jawab pribadi dalam membiayai pendidikan anak.
“Ada pola pikir yang keliru. Sebelum ada Gratispol, orang tua yang mampu tetap berusaha membiayai anaknya. Sekarang, begitu ada program ini, malah muncul tuntutan agar semua dibiayai pemerintah, bahkan untuk biaya tambahan sekecil Rp1.000.000 pun enggan,” kritik Sarkowi.
Ia mencontohkan bahwa ketika UKT (Uang Kuliah Tunggal) tertinggi Rp5.000.000, tetapi biaya kuliah total mencapai Rp6.000.000, mestinya orang tua bisa menutupi kekurangannya.
“Jika UKT batas atas Rp5.000.000, tetapi biaya kuliah anak Rp6.000.000, mestinya orang tua bersedia menambahkan Rp1.000.000. Dengan Gratispol, beban mereka sudah jauh berkurang dibandingkan jika harus membayar penuh Rp6.000.000,” lanjutnya.
Ia pun menyerukan pentingnya kesadaran kolektif bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama, bukan semata urusan pemerintah.
“Pemerintah membantu melalui Gratispol, tetapi orang tua tidak boleh lepas tangan sepenuhnya. Ada kewajiban moral untuk ikut serta membiayai pendidikan anak sesuai kemampuan,” pesannya.
Sarkowi menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa keberhasilan program pendidikan dan penyediaan tenaga medis tidak bisa dilepaskan dari sinergi semua pihak.
“Kebijakan pendidikan adalah tanggung jawab multipihak: pemerintah menyediakan fasilitas dan bantuan, orang tua berkontribusi finansial sesuai kapasitas, dan perguruan tinggi menjamin kualitas.
Sinergi ini penting untuk keberlanjutan program seperti Gratispol dan pemenuhan kebutuhan krusial seperti tenaga dokter spesialis di Kaltim,” pungkasnya. (Adv)
