DPRD Kaltim Dorong BUMD Aktif di Sektor Tambang dan Migas, Firnadi: Optimalisasi BUMD Penting untuk PAD
Samarinda, Gayamnews.com – Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menyatakan dukungan atas langkah Gubernur Kaltim yang mengajak para pengusaha tambang, migas, dan batubara di Jakarta untuk berkontribusi terhadap pembangunan daerah.
Ajakan itu disampaikan melalui kerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang dinilai strategis untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Secara umum, kami mendukung penyampaian Gubernur kepada para pengusaha tambang di Jakarta. Beliau meminta pengusaha dapat berkontribusi membangun Kaltim melalui kerja sama dengan BUMD kita di sektor migas dan batubara guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tegas Firnadi Ikhsan, Minggu (6/7/2025).
Menurut Firnadi, potensi sumber daya alam Kaltim harus diimbangi dengan partisipasi aktif pengusaha melalui pola kemitraan yang memperkuat peran BUMD.
“Mengingat saat ini sumber kekayaan Kaltim bersumber dari tambang dan migas. Oleh karena itu, semangat kami adalah pelibatan yang aktif dan proporsional bagi BUMD-BUMD kita yang bergerak di sektor pendukung migas dan batubara,” jelasnya.
Ia menekankan pentingnya BUMD sebagai garda depan pemerintah dalam mengelola sektor-sektor strategis daerah.
“BUMD adalah instrumen untuk meningkatkan PAD, yang merupakan komponen dasar pembangunan dan penyediaan dana untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Optimalisasi peran BUMD inilah yang penting,” ujar Firnadi.
Selain kerja sama di sektor utama, Firnadi juga menekankan pentingnya memberi ruang kepada BUMD dalam proyek-proyek penunjang seperti logistik dan penyediaan sarana.
“Pekerjaan-pekerjaan seperti itu harusnya dikerjakan oleh BUMD. Tentu dengan kualifikasi tertentu yang dapat dibicarakan dengan pihak perusahaan tambang dan migas,” katanya.
Firnadi berharap langkah Gubernur mendapat respons positif dari para pelaku industri. Ia menyebut, sinergi antara perusahaan dan pemerintah daerah adalah kunci kemajuan ekonomi Kaltim.
Respons atas Catatan BPK terhadap BUMD
Dalam kesempatan yang sama, Firnadi juga menanggapi catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap dua BUMD, yakni PT MBS dan PT MMP. Menurut laporan audit Tahun Anggaran 2024, terdapat permasalahan dalam manajemen pelabuhan di MBS dan piutang Rp76 miliar yang belum disetorkan ke kas daerah oleh MMP.
“Ya, dalam rapat terakhir, salah satunya kami membahas kunjungan ke PT KKT. Kami juga telah mendengarkan penjelasan dari pihak MBS dan KKT mengenai catatan BPK tersebut. Itu adalah sesuatu yang harus diselesaikan antara pihak MBS dan Pelindo,” jelas Firnadi.
Komisi II, lanjut Firnadi, tetap mendorong agar penyelesaian dilakukan sesuai dengan prosedur bisnis, tanpa mengganggu kelangsungan usaha dan potensi yang bisa dikembangkan.
“Memang catatan seperti ini terjadi hampir di semua prosedur. Namun, kami terus mendorong agar catatan-catatan itu diselesaikan sesuai mekanisme penyelesaian perjanjian bisnis, sementara operasional korporasi bisnis tetap berjalan dan peluang ke depan terus diambil,” tegasnya.
Ia pun menyampaikan keprihatinan atas tantangan yang dihadapi BUMD, baik dari sisi profesionalisme manajemen maupun permasalahan aset dari pemerintah yang belum tuntas.
“Jangan sampai BUMD berjalan sangat berat karena mungkin belum profesional, atau masih banyak catatan terkait penyerahan aset dari pemerintah daerah yang justru membebani kinerja mereka,” ujarnya.
Firnadi menekankan perlunya penyelesaian masalah secara bersamaan: antara evaluasi kelembagaan dan penguatan fungsi usaha.
“Kami melihat dua sisi ini harus diselesaikan secara paralel: penyelesaian temuan audit, sekaligus mendongkrak kinerja bisnis BUMD untuk meraih peluang di masa depan,” tutupnya. (Adv)
