Syarifatul Dorong Evaluasi RPJPN dan Hilirisasi Sawit demi Tingkatkan PAD Kaltim
Samarinda, Gayamnews.com – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Syarifatul Sya’diah, menyerukan perlunya peninjauan menyeluruh terhadap dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) di tingkat daerah.
Ia menekankan pentingnya validasi data dan ketepatan program untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan di lapangan.
Dalam rapat terakhir bersama mitra kerja, fokus utama pembahasan diarahkan pada rencana pembangunan sektor pendidikan, khususnya infrastruktur baru di tingkat SMA.
“Peta jalan pembangunan infrastruktur pendidikan sudah tergambar jelas dalam diskusi kami,” ujarnya.
Sebagai bagian dari strategi jangka menengah daerah, Syarifatul menyoroti urgensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kerja sama antarlembaga daerah.
Ia menyebut sinergi antara Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sangat diperlukan untuk memaksimalkan potensi keuangan daerah.
“Kita harus mengidentifikasi potensi pendapatan dan mengoptimalkannya, sesuai instruksi Gubernur untuk memperkuat BUMD,” tegasnya.
Dorongan untuk Hilirisasi Sawit
Lebih lanjut, Syarifatul menyoroti peluang besar Kalimantan Timur dalam sektor kelapa sawit. Ia menilai, selama ini hilirisasi sawit masih sebatas diskusi tanpa realisasi konkret.
“Kaltim sebagai penghasil sawit besar perlu segera membangun pabrik minyak goreng lokal. Ini akan meningkatkan PAD sekaligus menciptakan lapangan kerja,” paparnya.
Menurutnya, pengolahan hasil sawit di dalam daerah akan menciptakan nilai tambah ekonomi dan menjadi langkah strategis untuk mengatasi pengangguran serta menekan tingkat kemiskinan.
Syarifatul juga menyampaikan harapan bahwa dalam lima tahun ke depan, Kaltim mampu menunjukkan progres nyata dalam perbaikan indikator sosial dan ekonomi.
“Komitmen kami adalah mengawal ketat realisasi RPJPN bersama eksekutif demi kesehatan masyarakat dan kesuksesan program Generasi Emas,” pungkasnya.
Fungsi Pengawasan DPRD Ditegaskan
Sebagai mitra strategis pemerintah daerah, DPRD menurut Syarifatul memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap program pemerintah berjalan sebagaimana mestinya. Ia menegaskan bahwa lembaga legislatif siap mengawasi jalannya RPJPN agar setiap rencana benar-benar terlaksana.
“Kami akan memastikan tidak ada program yang gagal terealisasi,” tutupnya dengan penuh keyakinan. (Adv)
