Reza Fachlevi Dorong Pemerintahan Baru Kukar Prioritaskan Infrastruktur, Pendidikan, dan Kesehatan
Samarinda, Gayamnews.com – Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kini resmi berada di tangan Bupati Aulia dan Wakil Bupati Rendy. Seiring dimulainya masa kepemimpinan baru ini, tantangan besar pun terbentang, khususnya dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Akhmed Reza Fachlevi, menegaskan bahwa keberhasilan pemerintahan baru sangat ditentukan oleh kemampuan mereka menetapkan prioritas yang tepat.
Ia menyebut ada tiga sektor yang mendesak untuk segera dibenahi: infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
“Selama ini, Kukar masih tertinggal dalam hal pembangunan infrastruktur dasar, terutama di daerah-daerah terpencil. Jalan rusak, banjir, dan drainase buruk menjadi masalah yang terus berulang,” ujar Reza, Senin (30/6/2025).
Selain kondisi fisik wilayah, Reza juga menyoroti ketimpangan dalam akses layanan publik. Ia menyatakan bahwa masih banyak daerah di Kukar yang kekurangan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang layak.
Permasalahan ini, menurutnya, harus segera diatasi agar tidak memperparah ketimpangan pembangunan antarwilayah.
“Pemimpin baru harus turun langsung ke lapangan, melihat kondisi riil masyarakat. Tidak cukup hanya mendengar laporan dari atas meja,” tegas Reza.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak ragu melanjutkan program-program lama yang terbukti bermanfaat bagi masyarakat.
Reza menilai bahwa efektivitas suatu program harus menjadi ukuran utama, bukan semata-mata siapa yang menggagasnya.
“Yang penting bukan soal siapa yang memulai, tapi apakah program itu berdampak langsung pada masyarakat. Itu yang harus jadi ukuran,” katanya.
Sebagai wakil rakyat, Reza menyatakan DPRD Kaltim akan terus mengawal jalannya pembangunan di Kukar. Ia menegaskan komitmennya untuk mencegah terjadinya penyimpangan sekaligus memastikan seluruh kebijakan yang diambil pemerintah benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Kami akan kawal agar tidak ada penyimpangan, dan agar pemerintah benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat luas,” pungkasnya. (Adv)
