Agusriansyah Desak Pemkab Kutim Validasi Data Siswa Tak Sekolah Secara Komprehensif
Samarinda, Gayamnews.com – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Agusriansyah Ridwan, kembali menyoroti persoalan data siswa yang tidak mengenyam pendidikan di Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Ia mendesak agar Pemerintah Kabupaten Kutim segera melakukan penelitian lebih lanjut guna memastikan keakuratan data yang beredar di publik.
Menurut Agusriansyah, perbedaan signifikan antara data resmi pemerintah daerah dan yang dirilis ke publik harus menjadi perhatian serius karena berpotensi menyesatkan kebijakan.
“Ditemukan bahwa angka yang menyatakan Kutim memiliki tingkat tertinggi siswa tidak bersekolah perlu diuji kebenarannya,” katanya.
Ia mengungkapkan, setelah melakukan konfirmasi dengan pihak Dinas Pendidikan Kutim, memang terdapat ketidaksesuaian data yang harus segera ditelusuri penyebabnya.
Agusriansyah mendorong pembentukan tim khusus, baik independen maupun internal Pemkab, untuk melakukan kajian dan verifikasi mendalam terhadap data tersebut.
“Berdasarkan hasil konfirmasi kami dengan Pemkab, termasuk Dinas Pendidikan, memang ada perbedaan antara data yang mereka miliki dan data yang dirilis. Maka dari itu, saya mendorong agar tim independen maupun tim internal Pemkab Kutim melakukan penelitian khusus agar ada data pembanding. Ini penting agar informasi ke publik tidak menyesatkan,” tegas Agusriansyah.
Ia juga menyoroti kemungkinan bahwa data mencakup warga non-permanen, seperti keluarga pekerja sektor perkebunan atau buruh informal yang hanya tinggal sementara di Kutim dan tidak tercatat sebagai penduduk tetap.
“Bisa jadi datanya mencakup semua penduduk yang tinggal di sana, termasuk yang tidak ber-KTP Kutim. Apalagi banyak yang datang untuk bekerja di sektor perkebunan dan membawa anak-anak mereka. Itu faktor yang perlu diperhatikan,” tambahnya.
Agusriansyah berharap dengan validasi yang menyeluruh, kebijakan pendidikan di Kutim bisa lebih akurat dan tepat sasaran, serta menjamin semua anak di wilayah tersebut mendapatkan hak mereka untuk bersekolah.
“Seluruh stakeholder harus berkolaborasi untuk mencari solusi terbaik dan memvalidasi data sehingga kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran,” tutup Agusriansyah.
Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat fondasi pendidikan di Kutai Timur serta menjamin keberlanjutan pembangunan sumber daya manusia di daerah tersebut. (Adv)
