Agusriansyah Dorong Pemprov Kaltim Beri Insentif untuk Daerah yang Capai UHC
Samarinda, Gayamnews.com – Komitmen beberapa daerah di Kalimantan Timur dalam memperluas jangkauan layanan kesehatan diapresiasi oleh Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan. Ia menilai, capaian Universal Health Coverage (UHC) di sejumlah wilayah seperti Kota Samarinda dan Bontang layak mendapatkan dukungan konkret dari Pemerintah Provinsi.
“Contoh yang sangat baik dapat dilihat dari Kota Samarinda, yang menganggarkan sekitar Rp35 miliar per tahun untuk pembiayaan BPJS gratis bagi masyarakatnya. Pelayanan kesehatan yang cepat, tanpa harus menunggu hingga 14 hari, menunjukkan dedikasi mereka. Itu luar biasa dan sudah selayaknya mereka mendapat reward,” ujarnya.
Menurut Agusriansyah, bentuk penghargaan yang dapat diberikan oleh Pemprov tidak hanya berupa apresiasi simbolis, melainkan dalam wujud insentif nyata seperti tambahan anggaran pembangunan fasilitas kesehatan.
Ia menilai bahwa bantuan tersebut bisa diarahkan pada pengadaan alat medis, ambulans, hingga peningkatan layanan rumah sakit agar pelayanan masyarakat semakin optimal.
“Jika daerah telah mengalokasikan anggaran yang signifikan, provinsi harus hadir untuk membantu aspek lain yang mendukung. Misalnya, rumah sakit yang memerlukan alat kesehatan atau layanan medis tambahan. Ini adalah bentuk dukungan nyata dari pemerintah provinsi,” lanjutnya.
Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan UHC merupakan hasil kerja bersama antara pemprov dan pemkab/pemkot. Oleh karena itu, semangat kolaborasi harus dihidupkan dalam setiap rencana pembangunan ke depan.
“Fokus pembangunan lima tahun mendatang seharusnya lebih berpihak pada layanan dasar yang esensial, seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Kesehatan adalah hak dasar setiap warga. Ketika terdapat daerah yang sudah berupaya maksimal, provinsi seharusnya tidak tinggal diam. Kita harus saling bantu demi kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
Agusriansyah berharap semangat gotong royong antar pemerintah daerah menjadi fondasi utama dalam menyusun arah kebijakan yang berpihak kepada masyarakat luas, khususnya dalam sektor layanan kesehatan. (Adv)
