Dorong Demokrasi Berkualitas, Darlis Pattalongi: Pendidikan Politik adalah Kunci Utama
Samarinda, Gayamnews.com – Kalimantan Timur (Kaltim) terus memperkuat fondasi demokrasinya melalui pendekatan yang tidak hanya mengandalkan angka partisipasi pemilu, tetapi juga menyasar kesadaran politik masyarakat.
Salah satu langkah konkret yang diambil adalah pelaksanaan kegiatan pendidikan politik secara rutin kepada warga, sebagai bagian dari agenda strategis DPRD Kaltim.
Darlis Pattalongi, Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, menjadi salah satu legislator Kaltim yang konsisten mendorong pentingnya penyadaran politik masyarakat sebagai dasar demokrasi partisipatif.
“Ini adalah investasi jangka panjang kita untuk membangun demokrasi yang sehat dan partisipatif,” ujar Darlis, Jumat (23/05/2025).
Bagi Darlis, kualitas demokrasi tidak cukup diukur dari berapa banyak warga yang memberikan suaranya dalam pemilu. Ia menekankan bahwa yang lebih penting adalah memahami motivasi di balik tindakan memilih tersebut.
“Kalau hanya bicara angka, mungkin sekarang partisipasi pemilih kita 60%. Kita berharap itu bisa naik ke 70 atau 80%. Tapi itu baru satu sisi,” ucapnya.
“Yang lebih penting adalah alasan di balik partisipasi itu. Apakah karena kesamaan visi, ideologi, atau karena sekadar imbalan material? Ini yang jadi tantangan kita,” tambahnya.
Di tengah kemajuan sistem demokrasi elektoral, ancaman berupa praktik politik uang tetap menjadi perhatian serius. Darlis menyampaikan keprihatinannya terhadap pola pikir yang berkembang akibat politik transaksional.
“Coba kita lihat pola-pola yang terjadi. Kalau seseorang terpilih karena uang, maka secara logika sehat, dia tidak merasa punya kewajiban moral untuk bertanggung jawab kepada publik. Dia akan lebih merasa berhutang budi pada pemberi modal. Itu sangat berbahaya,” kata Darlis.
Ia menilai, kritik terhadap pejabat publik seharusnya disertai dengan refleksi terhadap proses pemilihannya. Pemilu yang tidak sehat, menurutnya, menghasilkan figur yang lemah secara hubungan emosional dengan rakyat.
“Kita harus jujur bahwa demokrasi transaksional membentuk pejabat publik yang tidak punya ikatan kuat dengan rakyat. Maka yang harus dievaluasi bukan cuma orangnya, tapi juga sistem dan perilaku pemilihnya,” tegasnya.
Sebagai langkah solutif, Darlis mengusulkan sinergi lintas sektor antara DPRD, pemerintah daerah, dunia pendidikan, dan elemen masyarakat sipil untuk membentuk masyarakat yang sadar politik.
Ia meyakini bahwa pendidikan politik harus dimulai sedini mungkin, menjangkau ruang-ruang publik seperti sekolah, kampus, hingga komunitas warga.
“Demokrasi yang kuat itu tidak dibangun hanya saat kampanye, tapi dari kesadaran publik setiap hari. Pendidikan politik harus dimulai sejak dini. Di kampus, di sekolah, di forum-forum masyarakat. Dan ini menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya DPRD,” pungkasnya. (Adv)
