DPRD Kaltim Desak Pemerintah Serius Kelola Pulau Kumala: “Jangan Jadi Aset Tidur”
Samarinda, Gayamnews.com – Pulau Kumala menjadi ikon pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang sempat berjaya pada awal tahun 2000-an.
Pulau ini menyita perhatian wakil rakyat setelah bertahun-tahun terbengkalai dan kurang optimal, keberadaan pulau di tengah Sungai Mahakam ini dinilai belum memberi dampak nyata terhadap pendapatan daerah.
Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Salehuddin, menyuarakan keprihatinannya atas kondisi tersebut. Ia meminta pemerintah daerah tidak lagi membiarkan aset strategis tersebut tanpa arah pengelolaan yang jelas.
“Ini investasi besar yang dari dulu belum menunjukkan return yang sesuai. Saya menyayangkan ini agak terlambat, tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali,” ungkapnya saat ditemui, Rabu (25/6/2025).
Salehuddin yang juga menjabat Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim menilai, nilai investasi hingga Rp400 miliar pada Pulau Kumala belum sebanding dengan hasil yang diberikan kepada daerah.
Ia menekankan bahwa pengelolaan Pulau Kumala seharusnya mampu menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkelanjutan.
Ia juga menyinggung bahwa Pulau Kumala jangan hanya dijadikan lokasi acara tahunan tanpa kegiatan reguler yang menopang perekonomian lokal secara terus-menerus.
“Jangan sampai aset sebesar itu dibiarkan begitu saja. Sayang kalau hanya jadi lokasi pesta rakyat tahunan. Potensinya jauh lebih besar dari itu,” tegasnya.
Menurutnya, kontribusi kegiatan musiman seperti pesta rakyat terhadap perputaran ekonomi pelaku UMKM memang ada, namun belum cukup untuk menjadikan Pulau Kumala sebagai pusat pertumbuhan ekonomi daerah.
Oleh karena itu, ia meminta agar Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kukar turut aktif dalam mendesain pengelolaan kawasan secara profesional.
“Harus lebih real, ada pemberdayaan masyarakat yang terukur. Bukan hanya musiman. Disperindag bisa dimaksimalkan untuk mendesain kegiatan ekonomi di kawasan ini,” ujarnya.
Selain aspek ekonomi, Salehuddin juga menyoroti persoalan infrastruktur dan keamanan. Ia mencontohkan minimnya pencahayaan pada malam hari serta kondisi jembatan yang kurang terawat dan menyebabkan kawasan wisata terlihat sepi sejak sore hari.
“Di Jakarta, taman bisa buka 24 jam karena sistem keamanannya jelas. Kita di Kukar jam 10 malam sudah gelap dan kosong. Ini yang harus dibenahi,” kritiknya.
Ia berharap agar investasi yang telah digelontorkan selama ini tidak menjadi proyek sia-sia. Menurutnya, pengelolaan bisa dilakukan melalui kerja sama pihak ketiga atau oleh pemerintah secara langsung, asalkan potensi PAD dari Pulau Kumala bisa dimaksimalkan.
“Investasi Rp400 miliar itu jangan sampai jadi sia-sia. Yang penting adalah adanya kembalinya ke PAD. Mau kerja sama atau dikelola sendiri, yang penting dimaksimalkan,” tukas Salehuddin.
Sebagai penutup, Salehuddin meminta pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mengambil langkah konkret guna memulihkan kembali peran strategis Pulau Kumala dalam menunjang sektor pariwisata dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. (Adv)
