DPRD Kaltim Desak Percepatan Proyek Infrastruktur, Soroti Kinerja UPTD dan Optimalisasi Drainase
Samarinda, Gayamnews.com – Peningkatan infrastruktur di Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi fokus utama dalam pertemuan kerja antara Komisi III DPRD Kaltim dan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Pertanahan (PUPR-PERA) yang berlangsung pada Senin (19/5/2025) di Gedung E DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda.
Diskusi yang digelar ini menyoroti sejumlah persoalan krusial, termasuk kelanjutan pembangunan jalan, tantangan teknis di lapangan, serta strategi percepatan agar konektivitas antarwilayah bisa lebih baik.
Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh pejabat dari Bidang Bina Marga, Cipta Karya, serta UPTD Wilayah I dan II.
Dalam paparannya, Kepala Bidang Bina Marga, Hariadi, menyampaikan perkembangan pembangunan sejumlah ruas jalan penting di daerah tersebut. Salah satu yang menjadi perhatian adalah ruas Samarinda Seberang–Sanga Sanga yang menurutnya hampir rampung.
“Di Simpang Pasir, drainase belum tersedia sehingga banjir masih kerap terjadi. Pada 2025, kami telah merencanakan pembangunan drainase di ruas tersebut,” jelas Hariadi.
Hariadi juga menggarisbawahi perlunya penyelesaian pembebasan lahan untuk proyek Simpang Harun Nafsi–Palaran agar pekerjaan fisik dapat segera dimulai.
Ia menjelaskan bahwa saat ini pihak Pemerintah Provinsi masih menelusuri status lahan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
“Pemprov sedang melakukan identifikasi ulang status lahan. Jika sudah clean and clear, pekerjaan fisik jalan bisa segera dilaksanakan. Saat ini, penanganan longsor di area tersebut masih tertunda karena masalah kepastian lahan,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Hariadi turut menyampaikan bahwa pembangunan jalan lingkar luar (Outer Ring Road) menuju Bandara APT Pranoto merupakan proyek prioritas, namun pelaksanaannya belum dapat dilakukan akibat keterbatasan dana.
“Tinggal menunggu komitmen anggaran untuk memulai pembangunan fisik,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, menilai kondisi infrastruktur jalan memang telah menunjukkan perbaikan yang signifikan, meski masih perlu ditingkatkan lebih lanjut.
“Ke depan, kami ingin kemantapan jalan lebih optimal, terutama dengan memperkuat peran UPTD sebagai ujung tombak penanganan darurat di lapangan,” kata Reza.
Namun demikian, Reza mengkritik keterbatasan dana operasional yang dimiliki oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah. Menurutnya, dengan beban kerja yang tinggi, UPTD membutuhkan dukungan anggaran yang lebih besar agar bisa menangani kerusakan jalan dan bencana alam secara sigap.
“Anggaran UPTD sangat terbatas, padahal mereka menjadi garda terdepan. Kami mendorong peningkatan alokasi dana tahun depan agar kinerja lebih maksimal,” tegasnya.
Rapat kerja tersebut menyimpulkan beberapa langkah strategis ke depan. Di antaranya adalah percepatan proses pembebasan lahan yang selama ini menjadi hambatan, penguatan alokasi anggaran untuk proyek-proyek prioritas, serta peningkatan kemampuan UPTD melalui dukungan dana yang cukup.
Sebagai bagian dari tindak lanjut, Dinas PUPR-PERA berjanji akan menyelesaikan hambatan teknis maupun administratif yang masih mengganjal, termasuk pembangunan drainase di kawasan Simpang Pasir yang direncanakan rampung tahun depan. (Adv)
