DPRD Kaltim Mantapkan Peran Lewat Bimtek di Yogyakarta, Soroti Sinkronisasi RPJMD dan Regulasi Nasional
Samarinda, Gayamnews.com – Dalam rangka memperkuat kontribusi pembangunan daerah, para pimpinan dan anggota DPRD Kalimantan Timur mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang digelar di Yogyakarta pada 14–15 Juni 2025.
Agenda ini difokuskan untuk menguatkan sinergi dan memperdalam pemahaman legislator terhadap kebijakan strategis pemerintah, terutama dalam konteks Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Wakil Ketua II DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menilai kegiatan ini sebagai bagian dari upaya institusional untuk terus meningkatkan kapasitas anggota dewan, khususnya dalam memahami perkembangan regulasi terbaru.
“Melalui Bimtek, anggota dewan mampu memperdalam pemahaman peran strategisnya dalam menyelaraskan RPJMD 2025–2029 dengan regulasi pusat, termasuk Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025,” tegas Ananda.
Pelatihan tersebut juga membahas upaya membangun hubungan kerja yang lebih kuat antara lembaga legislatif dan eksekutif, demi mendukung pengawalan kebijakan daerah secara komprehensif.
Wakil Ketua DPRD Kaltim lainnya, Ekti Imanuel, turut menekankan pentingnya sinergi tersebut.
“Kemitraan ini memastikan kebijakan tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” ujar Ekti.
Dalam pelatihan itu, Fernando H. Siagian dari Kementerian Dalam Negeri hadir sebagai narasumber. Ia memberikan penekanan bahwa RPJMD bukan hanya sekadar dokumen formal, melainkan kerangka penting bagi keberlanjutan pembangunan.
“DPRD harus memastikan program RPJMD berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis data dan evaluasi kinerja sebelumnya, serta selaras dengan rencana pembangunan nasional dan jangka panjang,” jelas Fernando.
Beberapa materi yang dibahas meliputi strategi perencanaan anggaran, optimalisasi pengelolaan pajak daerah, hingga langkah-langkah menciptakan sumber pendapatan yang berkelanjutan.
Diskusi berjalan dinamis dan penuh partisipasi, menandakan keseriusan peserta dalam merespon tantangan pembangunan di Kaltim.
Dengan pelatihan ini, legislator Kaltim diharap dapat lebih siap menjalankan tugas-tugas pokoknya, baik legislasi, pengawasan, maupun penganggaran dalam periode lima tahun ke depan, berdasarkan pendekatan yang terukur dan berbasis data. (Adv)
