Fraksi PDI-P Dorong Transparansi Keuangan dan Penyaluran Dana Karbon dalam Evaluasi APBD Kaltim 2024
Samarinda, Gayamnews.com – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) memberikan sorotan tajam terhadap tata kelola keuangan daerah serta belum tuntasnya penyaluran dana karbon dalam sidang paripurna ke-19 Masa Persidangan II Tahun 2025 yang berlangsung pada Selasa (17/6/2025).
Pandangan umum fraksi tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Fraksi sekaligus anggota Komisi II, Guntur.
Ia mengapresiasi capaian pendapatan dan belanja daerah sepanjang 2024 yang menunjukkan performa cukup baik.
Berdasarkan laporan, realisasi pendapatan mencapai Rp22,08 triliun atau 104,7% dari target, sedangkan realisasi belanja dan transfer mencapai Rp11,69 triliun atau 106,04%, sehingga tercatat surplus sekitar Rp600 miliar.
“Fraksi PDI Perjuangan mendorong agar surplus ini dialokasikan untuk pembangunan di segala bidang guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kaltim,” tegas Guntur.
Selain itu, Guntur juga menyinggung keberadaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebesar Rp976,58 miliar. Ia meminta pemerintah provinsi memastikan penggunaan dana tersebut secara efektif agar menyentuh kebutuhan masyarakat kecil.
“Kami mengingatkan Pemprov Kaltim agar SILPA digunakan seoptimal mungkin untuk program-program yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan rakyat kecil, sesuai semangat Marhaenisme,” ujarnya.
Ia menyebut bahwa program padat karya, layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, serta pemberdayaan UMKM harus menjadi prioritas utama dari penggunaan dana tersebut.
Di sisi lain, Guntur menyoroti rendahnya tingkat tindak lanjut rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurutnya, tingkat penyelesaian Pemprov Kaltim hanya di angka 72%, jauh tertinggal dibandingkan rata-rata kabupaten/kota di provinsi ini yang mencapai 92%.
“PDI-P meminta komitmen kuat Pemprov Kaltim untuk segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi dan temuan BPK atas LK 2024. Ini langkah krusial untuk mencegah penyimpangan dan memastikan pengelolaan keuangan daerah berintegritas,” paparnya.
Ia pun mengusulkan pembentukan tim khusus di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) guna mempercepat proses penyelesaian temuan tersebut.
Perhatian khusus juga diberikan pada proses penyaluran dana karbon dari Bank Dunia yang diterima Kaltim sejak 2022 atas kontribusi pengurangan emisi karbon.
Meski dana senilai sekitar Rp300 miliar telah dialokasikan, masih banyak desa dan kelompok masyarakat adat yang belum menerima manfaatnya.
“Namun, hingga saat ini, masih banyak desa dan kelompok masyarakat yang berhak menerima dana karbon untuk menjaga hutan belum menerimanya,” ungkap Guntur.
“Fraksi PDI Perjuangan memohon penjelasan detail mengenai kendala penyaluran dan bagaimana kelanjutan penyaluran dana berikutnya,” tuntutnya.
Sebagai penutup pandangan umum fraksinya, Guntur menegaskan kembali komitmen ideologis Fraksi PDI-P yang berpijak pada nilai-nilai Pancasila dan Marhaenisme, terlebih dalam momentum peringatan bulan Bung Karno.
“Dalam semangat bulan Bung Karno, kita tidak sekadar mengenang, tetapi meneladani perjuangannya untuk kedaulatan rakyat, keadilan sosial, dan cinta tanah air. Mari kita jaga semangat gotong royong dan bumikan Pancasila,” pungkas Guntur. (Adv)
