Hasanuddin Mas’ud Desak Keadilan Dana Bagi Hasil untuk Kaltim sebagai Daerah Penghasil
Samarinda, Gayamnews.com – Ketimpangan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap daerah penghasil kembali menjadi sorotan. Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menyatakan keprihatinannya terhadap ketidakseimbangan antara kontribusi Kalimantan Timur terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan porsi DBH yang diterima provinsi ini.
Menurut Hasanuddin, yang akrab disapa Hamas, Kalimantan Timur selama ini merupakan penyumbang besar pendapatan negara, khususnya dari sektor pertambangan, kehutanan, dan perkebunan. Namun, kontribusi besar tersebut belum sebanding dengan apa yang diterima daerah dalam bentuk DBH.
“Selama ini Kaltim menjadi salah satu penyumbang terbesar PNBP nasional, namun sayangnya hal ini belum diimbangi dengan alokasi DBH yang adil dan sebanding dengan kontribusi tersebut,” ungkapnya saat ditemui, Kamis (10/7/2025).
Ia menekankan pentingnya langkah kolaboratif antara daerah dan pusat dalam memperjuangkan pemerataan fiskal, termasuk melalui regulasi yang berpihak dan diplomasi anggaran yang strategis.
“Kita perlu koordinasi lintas instansi, dukungan regulasi yang kuat, dan diplomasi fiskal kepada pemerintah pusat untuk memastikan bahwa keadilan bagi daerah penghasil, termasuk Kaltim, dapat terwujud,” tegas Hamas.
Lebih jauh, ia menyampaikan bahwa isu ini bukan hanya milik Kalimantan Timur, melainkan mewakili kepentingan semua daerah penghasil sumber daya alam di Indonesia yang menghadapi permasalahan serupa.
“Kami di DPRD Kaltim siap menjadi bagian dari solusi, mendorong kebijakan yang lebih berpihak, dan memperjuangkan keadilan fiskal melalui jalur-jalur konstitusional yang tersedia,” tambahnya.
Hasanuddin mengajak semua unsur, mulai dari lembaga pemerintah, DPRD, hingga elemen masyarakat sipil, untuk bersama-sama menyuarakan pentingnya keadilan dalam distribusi fiskal nasional.
“Mari kita bersatu untuk menciptakan masa depan yang lebih baik dan lebih adil bagi seluruh daerah penghasil di Indonesia,” tutup Hamas.
Dengan semangat persatuan dan perjuangan konstitusional, DPRD Kaltim berharap perimbangan fiskal yang lebih adil segera terwujud demi kesejahteraan daerah dan keadilan pembangunan nasional. (Adv)
