Kepala UPT PPA Bontang Pastikan Korban Kekerasan Domisili Luar Daerah Tetap Terlayani

Kepala UPT PPA Kota Bontang, Sukmawati (Dok.Ay)

BONTANG – Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Bontang, Sukmawati, menegaskan pihaknya tetap memberikan pendampingan kepada masyarakat yang berdomisili di luar Kota Bontang apabila mengalami tindak kekerasan di wilayah tersebut.

Menurutnya, pendampingan dilakukan untuk memastikan setiap korban mendapatkan dukungan dan perlindungan sesuai dengan tugas dan kewenangan UPT PPA.

Sukmawati menjelaskan, apabila korban ingin melanjutkan penanganan di daerah domisilinya, UPT PPA Bontang akan berkoordinasi dengan instansi terkait di daerah tersebut.

Namun, jika kasus kekerasan mengandung unsur tindak pidana dan harus ditangani di Bontang, pihaknya akan tetap memberikan pendampingan sesuai dengan kewenangannya.

“Kalau dia hendak di domisilinya, kita akan koordinasikan di sana. Namun, kalau ternyata ada tindak pidananya dan harus diselesaikan di sini, maka kita akan dampingi di sini sesuai tugas kita,” ujarnya, Selasa (17/11/2026).

Ia menambahkan, pendampingan terhadap korban juga dilakukan melalui koordinasi dengan pihak kepolisian, khususnya apabila kasus tersebut masuk dalam ranah tindak pidana.

“Biasanya kalau itu tindak pidana, kita akan koordinasikan ke PPA kepolisian karena wilayah hukum kita sesuai tempat kejadian perkaranya (TKP),” ucapnya.

Lebih lanjut, Sukmawati menyebut pendampingan yang dilakukan UPT PPA Bontang dapat berlanjut hingga proses pemeriksaan korban di kepolisian, termasuk tahap pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Menurutnya, pendampingan hingga tahap tersebut bukan hal baru bagi UPT PPA Bontang. Pihaknya kerap melakukan pendampingan serupa untuk memastikan korban memperoleh dukungan selama proses penanganan perkara berlangsung.

“Kasus pendampingan hingga sampai pada penyusunan BAP di kepolisian sudah sering kami lakukan,” katanya.

Selain pendampingan hukum dan psikologis, UPT PPA juga membantu pembiayaan visum bagi korban kekerasan. Sukmawati menjelaskan, pembiayaan tersebut disesuaikan dengan domisili korban.

Bagi korban yang berdomisili di luar Kota Bontang, tetapi mengalami tindak kekerasan di wilayah Bontang, pembiayaan visum ditanggung oleh UPT PPA Provinsi Kalimantan Timur.

Sementara itu, bagi korban yang merupakan warga Bontang, pembiayaan ditangani oleh UPT PPA Kota Bontang.

“Kalau luar Kota Bontang, yang menanggung pembiayaan visumnya dari PPA Provinsi. Tapi kalau warga Bontang, itu UPT PPA Bontang,” ungkapnya.

Ia menegaskan, pendampingan hingga pemenuhan kebutuhan korban merupakan bagian dari tugas UPT PPA seperti membantu dan memfasilitasi kebutuhan korban agar proses penanganan kasus dapat berjalan dengan baik.

“Itu sudah tugas UPT PPA,” pungkasnya. (Adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *