Masa Transisi Jadi Tantangan, DPRD Kaltim Kawal Program Pendidikan Gratispol Pemprov
Samarinda, Gayamnews.com – Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin, menyatakan dukungannya terhadap program Pendidikan Gratispol, meski ia mengakui tantangan besar masih mengiringi proses implementasinya.
“Kita salut terhadap program gratis polnya dan jos polnya. Walaupun tidak menyentuh semua kalangan karena dengan keterbatasan efisiensi pendanaan yang ada, tapi program itu akan menuju tahun depan itu hampir 100% akan kemudian digratiskan,” kata pria yang akrab disapa Ayub itu saat ditemui, Senin (26/5/2025).
Ia menilai bahwa masa transisi kepemimpinan saat ini menjadi tantangan proses integrasi kebijakan antar instansi.
“Nah, target-target yang akan dicapai ini memang masa transisi kan sulit ini. Masa transisi itu Pak Gubernur tidak memiliki kekuasaan yang full untuk mengintegrasikan antara programnya dengan instansi terkaitnya,” jelasnya.
Guna menyelaraskan visi Gubernur dan Wakil Gubernur dengan birokrasi, Pemprov melakukan intensifikasi pertemuan dengan OPD. Ayub menggambarkan kegiatan rapat rutin sebagai upaya mempercepat proses sinkronisasi.
“Makanya kalau kita lihat dari pagi siang sampai sore, dari Senin Rabu, kan rapat terus tuh. Itu coba mengakselerasikan antara mimpi-mimpi, antara gerakan-gerakan, visi-misi Gubernur dengan OPD-OPD terkait,” tuturnya.
Ia juga menyoroti efisiensi anggaran di sektor pendidikan, dengan menekankan pentingnya perencanaan dan pengawasan pembangunan yang lebih terarah.
“Dinas Pendidikan itu kita ini ada efisiensi gini, di Dinas Pendidikan itu ada pembangunan pagar, ada pembangunan toilet WC dan lain sebagainya. Yang kalau kita lihat bahwa kenapa kemudian pembangunan-pembangunan itu berbeda dari cara perencanaannya, dari cara pengawasannya,” kata Husni.
Menurutnya, pembangunan toilet atau fasilitas lainnya harus memiliki orientasi yang jelas dan selaras dengan misi peningkatan kualitas pendidikan.
“Kemudian saran Pak Gubernur kepada dinas terkait yang kemudian diakselerasi dengan DPRD Kaltim. Kita ingin toilet-toilet itu kemudian tidak diarahkan ke hal-hal yang sifatnya pembangunan yang tidak jelas orientasinya. Jadi prioritasnya kemudian kita kembalikan kepada prioritas pendidikan,” ujarnya.
Lebih jauh, ia mengusulkan agar program sekolah gratis tidak hanya terbatas pada pembebasan biaya SPP, melainkan juga mencakup seluruh kebutuhan belajar siswa.
“Misalnya kemudian bagaimana infrastruktur belajar mengajar gitu. Bagaimana kemudian apa gratis sekolah yang benar-benar gratis. Bukan hanya gratis apa SPP-nya tapi gratis kemudian bajunya, bukunya dan lain sebagainya. Nanti diarahkan ke situ semua,” pungkasnya. (Adv)
