Menteri Asal Kaltim Tidak Ada Di Kabinet Merah Putih, Pengamat LEMKP Kaltim Angkat Suara
Jakarta, Gayamnews.com – Pasca dilantik sebagai Presiden RI Ke 8, Prabowo tancap gas Umumkan komposisi Kabinet pada Minggu, (20/10/2024) malam di Istana Merdeka.
Komposisi Kabinet yang di beri nama Merah Putih memiliki 48 Menteri dan 5 Orang diluar koordinasi Kemenko. Jika di total bersama wakil menteri (wamen) maka ada sebanyak 109 orang di Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran.
109 orang Menteri dan Wamen dilantik pada Senin (21/10/2024) pagi. Dari 109 orang Menteri tersebut ada beberapa orang berasal dari Kalimantan diantaranya;
Hanif Faisol, mantan Kepala Dinas Kehutanan Pemprov Kalsel diamankan Dalam Kabinet Merah Putih sebagai Menteri Lingkungan Hidup.
Maman Abdurrahman, mantan Aktivis Trisakti dan Politikus asal Pontianak ini di amanahkan sebagai Menteri UMKM.
Belum ada satupun Putra-Putri Kalimantan Timur yang dilirik menjadi mentri didalam Kabinet Presiden RI. Hal ini dianggap sebagai sesuatu yang anomali oleh Direktur Riset LEMKP Kaltim, Syamsuddin Juhran, M.Pd.
“lagi-lagi di apusi (bohongi), Kalimantan Timur (Kaltim) hanya dipandang seksi Sumber Daya Alamnya (SDA) bukan Sumber Daya Manusianya (SDM). Padahal ada banyak SDM unggul juga yang mampu menduduki posisi Menteri ataupun Wakil Menteri”, ujarnya saat di wawancara.
Lanjut imbuhnya “Kita bukan mau rasis, bahwa harus ada keterwakilan Kaltim dalam Kabinet. Paling tidak ini menjadi sejarah bagi Kaltim dan tercipatnya Indonesia Sentris seperti yang diangan-angankan Presiden terpilih”.
Dilansir banyak media, Isran Noor dalam pengakuannya di beberapa kesempatan sempat mengatakan pernah di tawarkan Menteri di Kabinet, Namun Isran Noor tetap memilih untuk menjadi Calon Gubernur Kaltim.
Perlu diketahui bahwa pasangan Prabowo-Gibran menang telah di Kaltim hal tersebut bisa dilihat dari rekapitulasi perhitungan suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk Pilpres 2024. Hasilnya, di provinsi Kalimantan Timur pasangan calon nomor urut 2, Pranowo Subianto dan Gibran Rakabumimg Raka, unggul dengan 1.542.346 suara.
“Kita lihat IKN, Badan Otorita IKN saja tidak ada melibatkan para cendekiawan ataupun tenokrat asal kaltim yang menjadi bagian Badan Otorita. Padahal keterlibatan Putra Daerah Kaltim dalam IKN sangat diperlukan agar IKN dalam proses pembangunannya mampu secara intimate bergandengan tangan membangun IKN tanpa melepaskan masyarakat yang terdapat IKN” terangnya.
Ini menjadi cambuk bagi kita Putra-Putri Daerah Kaltim untuk terus meningkatkan kapasitas (skill) dan kekuatan politik agar kita bisa ikut aktif dalam proses bernegara dan mendapat posisi tawar dalam menjalankan roda-roda Pemerintahan.
