Potensi Tingkatkan PAD Hingga Ratusan Miliar, DPRD Kaltim Desak Pemprov Ambil Alih Pengelolaan DAS dari Swasta
Samarinda, Gayamnews.com – Anggota Komisi II DPRD Kalimamtan Timur (Kaltim), Muhammad Husni Fahruddin, menyoroti potensi besar Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kaltim yang selama ini belum dikelola secara maksimal oleh pemerintah daerah.
Ia mendesak agar pengelolaan tersebut diambil alih dari pihak swasta dan dialihkan kepada Perusahaan Daerah (Perusda).
“Jadi alur Sungai Mahakam itu kita tidak mau ambil masalah pengolahannya aja ya. Kita tidak mau ambil masalah tambatnya. Kita bicara daerah aliran sungainya,” ujarnya saat ditemui, Senin (26/5/2025).
Ia menyebut bahwa banyak DAS di Kaltim seperti Mahakam dan Berau yang seharusnya menjadi sumber besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun hingga kini masih dikuasai oleh pihak eksternal.
“Jadi, kalau di Kaltim itu ada beberapa daerah ada sungai, misalnya DAS Mahakam, DAS Berau dan segala macamnya. Jadi, semua DAS se-Kaltim itu kita akan perjuangkan,” katanya.
Menurutnya, sudah saatnya Perusda mengambil alih pengelolaan fasilitas vital seperti Stasiun Tambat Sandar (STS) yang selama ini dikuasai pihak swasta seperti Pelabuhan Tiga Bersaudara (PT PTB).
“Jadi nanti STS-nya yang kemudian hari ini dikuasai PT PTB, kita ingin Perusda yang ambil alih. Bukan dikuasai oleh segelintir orang gitu,” ujarnya tegas.
Ia menilai bahwa jika Perusda mengelola langsung, maka hasilnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat lewat peningkatan PAD.
“Kalau Perusda kan bagi PAD nanti ujungnya. Nah, kemudian penggolongannya bukan hanya Pelindo yang menguasai tapi Perusda kita yang menguasai,” tambahnya.
Menurut Ayub, pemikiran yang diusung adalah bagaimana aset daerah sepenuhnya digunakan untuk kemaslahatan warga Kaltim.
“Cara berpikir kita hari ini bagaimana semua aset daerah semua harusnya masuk wilayah dari Kalimantan Timur itu berguna bagi Kalimantan Timur mendatangkan PAD dan akhirnya bagi kesehatan masyarakat Kaltim,” jelasnya.
Ia juga memaparkan sejumlah langkah yang telah diambil DPRD, termasuk melakukan studi komparasi ke Kalimantan Selatan dan berencana melakukan kunjungan ke Sumatera dan Kementerian Perhubungan.
“Progresnya gini, teman-teman komisi 2 sudah melakukan studi komparasi ke Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan itu kan baritonya Sungai Baritonya begitu,” katanya.
“Dalam waktu dekat kita ke jembatan Ampera ini di Sumatera. Nah, dalam waktu dekat lagi kita ke Kementerian Perhubungan,” sambungnya.
Ayub mengaku telah mendapat sinyal positif dari pemerintah pusat terkait wacana ini.
“Kepala KSOP sudah menghubungkan kita dengan Menteri Perhubungan, dengan Dirjen Hubla. Katanya ada titik terang dari Dirjen Hubla, tinggal nanti teman-teman DPRD Kaltim bersama Gubernur, komunikasi dengan Dirjen Hubla, kita akan atur mekanismenya bagaimana pengambil alihan pengelolaan DAS kepada pemerintah Kaltim,” ungkapnya.
Ia pun menyoroti besarnya potensi pendapatan yang selama ini justru dinikmati pihak lain.
“Jadi gini, selama ini kita nol dapatnya. Kalau misalkan kita lihat ya, yang didapatkan Pelindo dari pengolahan, wah luar biasa, puluhan miliar tiap bulan,” jelas Husni.
“Jadi saya pikir kalau ini DAS Mahakam, DAS Berau dan segala macam bisa kita kelola, maka potensinya bisa ratusan miliar yang dapat kita kelola bagi PAD kita,” pungkasnya optimis. (Adv)
