RDP Bersama Perwakilan Perguruan Tinggi, Legislator Kaltim Tekankan Tiga Isu Penting di Dunia Pendidikan
Samarinda, Gayamnews.com – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi, menegaskan perbaikan kebijakan pendidikan tinggi memerlukan langkah konkret dan keberanian untuk menjaga independensi akademik.
Dalam rapat koordinasi bersama perwakilan perguruan tinggi pada Selasa (10/6/2025), ia menyampaikan tiga perhatian utama.
Pertama, ia menyoroti batas usia studi untuk program doktoral (S3) yang dinilai terlalu sempit dan menghambat peningkatan kualitas tenaga pendidik.
“Selama ini dibatasi 40 tahun. Kami usulkan tambahan spare 5 tahun menjadi 45 tahun agar lebih banyak pendidik mendapat kesempatan meraih gelar doktor,” tegasnya.
Ia melanjutkan, perubahan ini hanya diterapkan untuk jenjang S3, tidak untuk program S1 maupun S2.
Poin kedua soal pentingnya menjaga kemandirian kampus di tengah pelaksanaan program UKT gratis yang dicanangkan pemerintah daerah. Darlis mengingatkan agar bantuan dana tidak mengikis daya kritis kampus.
“Jangan sampai dana gratis ini membuat kampus tidak kritis, takut menyampaikan aspirasi atau mengkritik kebijakan pemprov. Jika itu terjadi, kita rugi besar,” papar Darlis.
Ia juga menekankan bahwa mahasiswa tidak harus mendaftar langsung untuk menerima bantuan tersebut.
“Ini bukan pendaftaran perorangan. Mahasiswa tidak perlu cari link pendaftaran. Skemanya antarlembaga, kampus ajukan database ke Pemprov, Pemprov verifikasi dan transfer dana sesuai data.”
Ketiga, Darlis mengingatkan risiko keterlambatan pencairan dana dari Pemprov Kaltim yang bisa berdampak pada pelayanan di kampus.
“Jangan sampai kampus ogah-ogahan melayani mahasiswa karena Pemprov telat transfer UKT, seperti tunggakan BPJS ke rumah sakit,” tegasnya.
Ia mendesak agar nantinya, mekanisme pencairan dana disesuaikan dengan kalender akademik.
“Perbedaan kalender kerja Pemprov dan kampus tidak boleh ganggu pembiayaan pendidikan,” tandasnya. (Adv)
