Salehuddin Minta Sinergi Pemkab Kukar dan Pemprov Kaltim Atasi Banjir Secara Terpadu
Samarinda, Gayamnews.com – Penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali mendapat sorotan. Sekretaris Komisi I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Salehuddin, menegaskan perlunya kolaborasi strategis antara Pemerintah Kabupaten Kukar dan Pemerintah Provinsi Kaltim untuk menghadapi persoalan banjir yang kerap terjadi, khususnya di wilayah hulu yang rawan.
Dalam keterangannya, Salehuddin mengkritisi pendekatan penanganan banjir yang selama ini dinilainya masih bersifat sektoral dan cenderung reaktif.
Ia mendorong adanya langkah bersama yang lebih terstruktur, dengan perencanaan lintas sektor yang saling melengkapi dan berkelanjutan.
“Dengan topografi Kukar yang sangat kompleks terdiri dari rawa-rawa, sungai besar, dan dataran rendah, banjir adalah ancaman rutin. Untuk itu, mitigasi bencana harus disusun bersama oleh Pemkab dan Pemprov. Tidak bisa masing-masing berjalan sendiri,” ujarnya, Rabu (18/6/2025).
Ia menyebut pembagian tanggung jawab yang jelas antara kabupaten dan provinsi sangat penting, baik dalam hal teknis maupun penganggaran. Dengan batas kewenangan yang tepat, pelaksanaan di lapangan akan lebih cepat dan efisien.
Salehuddin juga menyinggung kondisi di wilayah seperti Juna Hulu, yang sering kali menjadi langganan banjir setiap dua hingga tiga tahun. Menurutnya, hal ini menunjukkan belum adanya sistem mitigasi yang terencana secara permanen dan menyeluruh.
“Bayangkan saja, setiap dua tahun banjir datang, tapi kita belum juga punya skenario permanen. Ini menunjukkan bahwa mitigasi kita belum sistematis,” pungkasnya.
Ia mendorong agar pemerintah daerah menyusun rencana teknis jangka panjang, mulai dari perbaikan drainase, pembangunan kolam retensi, normalisasi sungai, hingga pembuatan tanggul untuk daerah-daerah paling rawan banjir.
Tak hanya dari sisi infrastruktur, Salehuddin juga mengingatkan perlunya sinergi antar-organisasi perangkat daerah (OPD). Ia menilai, bukan hanya Dinas PUPR yang harus terlibat, tetapi juga Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, hingga Dinas Perhubungan untuk memastikan kelancaran mobilitas dan upaya penyelamatan saat banjir melanda.
Langkah kolaboratif ini, menurutnya, adalah satu-satunya cara agar penanganan banjir di Kukar tidak lagi bersifat darurat semata, melainkan menjadi bagian dari sistem tata kelola bencana yang terpadu dan siap menghadapi siklus bencana ke depan. (Adv)
