Sarkowi Soroti Transparansi dan Implementasi Program Bantuan Pendidikan Tinggi di Kaltim
Samarinda, Gayamnews.com – Dialog publik bertajuk “Arah Baru Pembangunan Pendidikan Kalimantan Timur” yang digelar di Teras Samarinda pada Senin, 30 Juni 2025, menjadi ajang diskusi kritis seputar masa depan pendidikan di Kaltim.
Kegiatan ini digagas oleh BEM FISIP Unmul, Pokja 30, serta Gabungan Aliansi, dan dihadiri berbagai elemen seperti mahasiswa, aktivis, serta pengamat kebijakan publik.
Salah satu tokoh yang menyita perhatian dalam forum tersebut adalah Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Sarkowi. Ia menegaskan bahwa keberlanjutan pembangunan daerah tidak hanya bisa bergantung pada kekayaan sumber daya alam (SDA) semata.
“Transformasi ke SDM ini sangat penting, sebab IPM Kaltim harus dipertahankan atau bahkan ditingkatkan. Salah satu parameternya jelas pendidikan,” ujar Sarkowi.
Menurutnya, pergeseran ke arah penguatan sumber daya manusia menjadi keharusan, seiring terbatasnya kemampuan SDA yang bersifat tidak terbarukan. Ia menambahkan, setiap calon pemimpin seharusnya menyampaikan secara terbuka visi, misi, dan programnya agar masyarakat bisa menilai sejauh mana program tersebut realistis untuk dijalankan.
Dalam diskusi itu, Sarkowi turut menyinggung program Gratispol, gagasan dari Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji, yang bertujuan untuk menghapus hambatan biaya kuliah bagi warga Kaltim.
Namun, Sarkowi mengungkapkan bahwa penerapan program ini menghadapi tantangan teknis.
“Universitas itu kewenangan pusat, tapi yang kuliah ini rakyat Kaltim juga. Makanya dicari celah supaya tidak melanggar aturan,” katanya.
Karena alasan regulasi, nama Gratispol kemudian diubah menjadi Bantuan Pendidikan Perguruan Tinggi agar sesuai dengan aturan yang berlaku. Sarkowi juga menjelaskan bahwa pembatasan penerima bantuan harus dilihat dari kondisi anggaran daerah.
“Jalan kabupaten harus mulus, bantuan sosial tetap berjalan, lingkungan juga harus dirawat. Semuanya perlu biaya,” jelasnya, menanggapi pertanyaan soal keterbatasan bantuan.
Ia mengajak publik untuk memberi waktu bagi program ini agar berjalan terlebih dahulu sebelum menilai. Menurutnya, perhatian masyarakat sah-sah saja, namun harus dibarengi dengan pengawasan yang konstruktif.
“Jangan sampai belum jalan sudah gaduh. Bagus juga kalau ada perhatian, tapi mari beri kesempatan sambil tetap kita awasi,” tegas Sarkowi.
Sarkowi juga menyoroti lemahnya komunikasi publik dari pemerintah terkait program ini. Ia menilai informasi yang minim dan tidak tersampaikan dengan baik justru menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat.
“Saya sudah bilang di RDP, informasi harus dibuka seluas-luasnya. Gencarkan sosialisasi, baik langsung atau lewat kanal digital. Ini hak publik,” katanya.
Bahkan dengan nada santai, ia menyarankan agar pemerintah lebih adaptif dengan memanfaatkan media sosial untuk menjangkau anak muda.
“Kalau perlu live TikTok sekalian, biar mahasiswa bisa tanya langsung. Saya yakin lebih efektif karena mereka dunianya di media sosial,” ucap Sarkowi sambil tersenyum.
Menutup pernyataannya, Sarkowi mengajak mahasiswa agar memahami isi Pergub terkait Gratispol sebelum mengambil kesimpulan. Ia juga berharap ke depan program ini dapat diatur lebih permanen lewat peraturan daerah.
“Kita bisa sempurnakan nanti dalam bentuk Perda. DPRD punya tugas menyerap aspirasi agar regulasi makin solid,” pungkasnya. (Adv)
