Sekolah Rakyat Terkendala Lahan dan Anggaran, DPRD Kaltim Soroti Keterbatasan Realisasi Program
Samarinda, Gayamnews.com – Program pembangunan Sekolah Rakyat di Kalimantan Timur (Kaltim) menghadapi hambatan serius. Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, mengungkapkan bahwa dua kendala utama yang memperlambat realisasi program tersebut adalah minimnya ketersediaan lahan dan terbatasnya alokasi anggaran dari pemerintah pusat.
Darlis menegaskan bahwa masalah utama yang dihadapi pemerintah dalam menyediakan fasilitas pendidikan tersebut adalah sulitnya memperoleh lahan yang memenuhi syarat.
“Yang menjadi kendala pemerintah dalam membangun fasilitas adalah ketersediaan lahan,” jelas Darlis pada Senin, (30/6/2025).
Ia menjelaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat memerlukan lahan minimal 5 hektar. Luasan ini menjadi tantangan tersendiri, mengingat tidak semua daerah memiliki kesiapan lahan yang sesuai.
Selain lahan, keterbatasan anggaran dari Kementerian Sosial sebagai penyandang dana utama juga menjadi faktor penghambat. Darlis menyebut bahwa program ini tidak bisa dijalankan di semua kabupaten/kota karena pembiayaan penuh datang dari pusat.
“Tentu tidak semua kabupaten/kota bisa mendapatkannya karena anggaran pusat juga terbatas,” ungkapnya.
Seluruh pembiayaan, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga operasional pendidikan di Sekolah Rakyat, menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
Kondisi ini membuat seleksi penerima program menjadi lebih ketat dan hanya daerah tertentu yang dinilai benar-benar siap yang akan diprioritaskan.
“Sehingga ada pilihan-pilihan tertentu. Daerah-daerah tertentu yang dinyatakan sudah sangat siap saja yang akan dibangunkan Sekolah Rakyat,” pungkas Darlis Pattalongi.
Dari pernyataan tersebut, tampak bahwa suksesnya pembangunan Sekolah Rakyat di Kaltim sangat bergantung pada sinergi antara kesiapan daerah menyediakan lahan serta dukungan berkelanjutan dari pemerintah pusat, khususnya dalam aspek pendanaan. (Adv)
