Soal Pengurusan Bandara di Kutim, Ardiansyah Sulaiman Beberkan Masalahnya
Kutim — Upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mengusulkan pembangunan bandara di Desa Sangkima, Sangatta Selatan mendapat penolakan.
Seperti ditegaskan Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, bahwa pihaknya memiliki beban untuk berkomunikasi dengan pihak Pertamina EP Sangatta.
“Pertama tentang bandara ini kan sampai hari ini kita sulit untuk minta, yang Sangkima. Karena terlalu berat beban kita berkomunikasi dengan Pertamina. Kesimpulannya oke, kita tidak lagi melirik Sangkima,” katanya beberapa waktu lalu.
Tak sampai di situ, Bupati juga mengaku tengah melakukan komunikasi intens dengan pihak PT Kaltim Prima Coal (KPC) untuk melirik bandara Tanjung Bara agar landasan pacu atau runway-nya diperpanjang.
“Nah yang kedua saya sudah memasukkan salah satu aspirasi Kutim ke KPC, di antaranya memperpanjang runway Tanjung Bara, meskipun saat ini belum ada respons. Namun yang direspons adalah Bandara Tanjung Bara membuka kembali untuk penumpang komersil seperti yang pernah kita lakukan beberapa waktu lalu dengan sistem subsidi,” paparnya.
“Pak kadis menanyakan apakah kita siap subsidi? Ya kita Siap. Coba lakukan kajian dulu. Seandainya kajian sudah selesai nanti, kita siap. Maskapai mana yang akan melakoninya itu urusan nanti. Semoga saja paling enggak tahun ini sudah selesai regulasinya. Mungkin tahun depan atau akhir tahun ini bisa,” tambahnya.
Sembari itu, Bupati mengaku bakal tetap mempressor perpanjangan landasan pacu (runway) di bandara Tanjung Bara.
“Yaa seiring waktu tetap saya masih mengejar. Kalau bisa itu diperpanjang runway-nya. Paling tidak sekelas twin otter bisa turun, yang penumpang 45, atau 50 lah. Karena beberapa pengusaha yang sudah ada di Kutim ini, mereka juga tingkat kesulitannya tinggi untuk datang ke sini, terutama para owner-owner-nya,” ungkap Bupati.
“Mudah-mudahan ini bisa berjalan dan saya dukung. Saya minta kajian dari Dinas Perhubungan segera. Saya melihatnya, mungkin tahun depan itu sudah bisa,” harapnya.
Ditambahkan Ardiansyah, seluruh dokumen yang dibutuhkan akan diurusi oleh Dinas Perhubungan. Dan berharap di anggaran perubahan 2024 dapat terlaksana.
“Tahun ini secara Administrasi atau dokumen segera diurus oleh Dinas Perhubungan. Ya kemudian mudah-mudahan tahun depan atau akhir tahun ini barangkali sudah uji coba kemungkinan, tapi karena kita juga belum mengalokasikan dana, mungkin bisa nanti perubahan ini kita coba,” ucapnya.
“Karena harus ada subsidi. Berapa subsidinya kita belum tahu lagi, berapa persen kita juga belum tahu. Kalau dulu seingat saya, Balikpapan penyebaran 350an. Kita sudah separuhnya, 50%,” sambungnya menerangkan.
Bupati juga keheranan dan menyinggung beberapa tahun lalu dirinya diisukan bakal membuat bandara di Bengalon.
“Saya kaget ada yang menulis, tahun 2001 kok saya lihat Bupati ngomong akan membangun bandara di Bengalon. Nah seingat saya bukan membangun di Bengalon. Dulu pernah ada bandara dari perusahaan. Tahun 70an,” ujarnya.
“Nah saya minta sama pak kadis, coba cek itu masih layak nggak..? Ya kalau misalnya itu layak, dan KPC agak sulit ya, itu kita coba terus,” katanya.
Saat ditainyai rencana kolaborasi Pemkab Kutim dan perusahaan untuk membangun bandara, Bupati menyebut dapat kabar pihak perusahaan dihalang-halangi oleh masyarakat.
“Ada ya masyarakat, tapi saya enggak berani ngomong mengatasnamakan masyarakat. Tapi laporan beliau terakhir hambatannya besar pak. Beliau no komen juga, enggak berani,” beber Ardiansyah.
“Membangun bandara itu sebenarnya bukan Pemkab. Sama seperti APJ Pranoto, itu karena mau cepat pemerintah yang bangun. Padahal itu kan harus pihak ketiga. Dunia bisnis yang bangun itu,” tambahnya menerangkan.
Lebih jauh Ardiansyah Sulaiman menyinggung pertemuan bisnis Bank Kaltim yang juga diikuti oleh PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII).
“Saya kemarin ikut temu bisnis Bank Kaltim di Jakarta, ada PII juga. Nah kalau ada kita akan mendorong ini untuk dibangun. Meskipun dari awal Pemda mungkin menyiapkan lahan,” tukasnya. (ADV)
