Soroti Implementasi Pendidikan Gratispol, Legislator Kaltim Sebut Kendala UKT jadi Perhatian Serius
Samarinda, Gayamnews.com – Komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyukseskan Program Gratispol mendapat perhatian serius dari Komisi IV DPRD Kaltim.
Dalam forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama perwakilan sejumlah perguruan tinggi, Selasa (10/6/2025), berbagai persoalan teknis dibahas, termasuk tantangan pembayaran UKT.
Sekretaris Komisi IV, Darlis Pattalongi, menyampaikan bahwa sebanyak 51 perguruan tinggi telah menjalin kerja sama dalam program ini, meski hanya 7 institusi yang hadir untuk membahas langsung teknis implementasinya.
“Meskipun terdapat 51 perguruan tinggi yang telah melakukan MoU, kami hanya dapat menghadirkan 7 perguruan tinggi pada rapat kali ini, agar diskusi berlangsung lebih fokus dan efisien,” jelasnya.
Darlis menyebut bahwa program ini tidak hanya menjadi simbol dukungan terhadap pendidikan tinggi, tetapi juga harus dibarengi dengan kesiapan administratif dan teknis yang matang.
Salah satu tantangan yang muncul adalah keterlambatan penggantian UKT bagi mahasiswa jalur undangan.
“Kami menjamin bahwa dana UKT yang telah dibayarkan akan dikembalikan setelah transfer dari pemerintah provinsi dilakukan. Kami menargetkan, setelah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pada bulan Agustus, proses pengembalian dana kepada mahasiswa bisa dilakukan pada bulan September,” ungkapnya.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa GratisPol tidak hanya soal biaya kuliah, melainkan soal keadilan akses pendidikan di Kaltim. Olehnya, kerja sama lintas sektor dan komitmen jangka panjang sangat diperlukan.
“Kami mengajak seluruh perwakilan universitas dan perguruan tinggi ini untuk hadir dan berpartisipasi aktif dalam diskusi ini demi tercapainya tujuan bersama dalam menyediakan pendidikan yang lebih baik dan terjangkau bagi mahasiswa di Kaltim,” pungkas Darlis. (Adv)
