banner Iklan

Siap Gelar Debat Publik Perdana, KPU Berau: Penayangan Dialihkan Ke Trans 7

Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM, KPU Berau, Saharudin (dok.gayamnews)

Berau, Gayamnews.comKetua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Berau, Budi Harianto, melalui Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, SDM, KPU Berau, Saharudin menyatakan bahwa debat publik yang awalnya direncanakan akan disiarkan di Trans TV akan dialihkan ke Trans 7. Perubahan ini disebabkan oleh kendala teknis dari pihak televisi.

“Karena masih dalam satu grup, hal ini tidak menjadi masalah besar,” katanya pada Kamis (24/10/24).

Saharudin juga menjelaskan bahwa perubahan stasiun televisi sudah diberitahukan kepada Liaison Officer (LO) dari kedua pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati yang berpartisipasi dalam Pilkada serentak 2024.

“Kami sudah menyampaikan kepada LO dari kedua paslon,” jelasnya.

Selain memberikan informasi, pihak KPU Berau juga mengadakan rapat koordinasi daring yang dihadiri oleh LO dari kedua paslon. Dalam rapat tersebut, kedua LO sepakat mengenai perpindahan stasiun televisi.

“Hasil rapat menunjukkan bahwa kedua LO paslon setuju dengan perpindahan TV,” ujarnya.

Terkait keberangkatan kedua paslon, Saharudin menyatakan bahwa belum ada informasi lebih lanjut, namun tampaknya tidak ada masalah terkait hal tersebut.

“Mengenai keberangkatan, sepertinya kedua paslon akan berangkat,” tambahnya.

Ia menegaskan bahwa meskipun stasiun televisi berubah, tema, hari, dan waktu pelaksanaan debat tetap sama, yaitu pada 26 Oktober 2024 pukul 19.00 WIB.

“Yang berubah hanya stasiun TV, selebihnya tetap sama,” tegasnya.

Saharudin berharap agar seluruh rangkaian debat publik dapat berjalan lancar, sukses, dan sesuai rencana, serta masyarakat Berau dapat menikmati debat dengan baik.

“Semoga masyarakat Berau dapat menikmati debat publik ini dengan baik,” tutupnya.

Tema debat publik perdana ialah layanan publik, reformasi birokrasi, SDM, dan sosial budaya untuk pembahasan pertama,” paparnya.

Dengan sub tema korupsi, transparansi, dan keterbukaan informasi publik. Selanjutnya, tema utama yang kedua ialah pemerataan pendidikan dan layanan kesehatan. Untuk pembahasan ketiga membahas peretasan kemiskinan, kemajuan budaya daerah, dan moderasi beragama. (mit)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *