Andi Satya Desak Perencanaan Terpadu untuk Fasilitas Kesehatan di Kaltim
Samarinda, Gayamnews.com – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Andi Satya Adi Saputra, menekankan perlunya perencanaan anggaran pembangunan fasilitas kesehatan yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan.
Ia mengingatkan agar tidak lagi terjadi situasi di mana gedung rumah sakit sudah selesai dibangun, namun belum bisa difungsikan secara maksimal karena kurangnya kelengkapan pendukung.
Menurut Andi Satya, pendekatan dalam perencanaan pembangunan selama ini terlalu fokus pada aspek fisik, sementara kebutuhan penting lain seperti alat kesehatan, perabotan, serta tenaga medis justru kerap terlewatkan.
“Kami berharap ke depan dalam penyusunan anggaran, program pembangunan fasilitas kesehatan bisa dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Jadi, begitu gedungnya rampung, langsung dapat difungsikan,” jelasnya.
Ia menilai, sinergi antara pembangunan fisik dan pengadaan sarana penunjang perlu dirancang dalam satu kesatuan program. Hal ini akan memastikan gedung rumah sakit yang telah dibangun dapat langsung dioperasikan dan dimanfaatkan oleh masyarakat.
“Kalau sudah sinkron, tentu lebih efektif dan efisien. Kita tidak mau anggaran terpisah-pisah sehingga menghambat pemanfaatan gedung yang sudah selesai dibangun,” tambahnya.
Politikus partai beringin itu juga menyoroti pentingnya pengawasan internal pemerintah dalam setiap tahapan pengadaan. Mulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaan, harus dipastikan berjalan sesuai target dan tepat sasaran.
“Kita di DPRD juga akan terus memantau. Karena pelayanan kesehatan yang baik adalah hak dasar masyarakat, tidak boleh ditunda hanya karena masalah teknis penganggaran,” ujarnya.
Lebih lanjut, Andi Satya berharap pengalaman dari proyek sebelumnya, seperti yang terjadi di RS Kanujoso, menjadi pembelajaran penting bagi pemerintah provinsi.
Ia menegaskan, pembangunan rumah sakit harus matang sejak tahap awal agar hasilnya langsung bisa dinikmati masyarakat.
“Mudah-mudahan kejadian di RS Kanujoso ini jadi catatan penting supaya tidak terulang lagi,” pungkasnya.
Dorongan ini mencerminkan tekad DPRD Kaltim untuk memastikan pelayanan kesehatan dapat berjalan optimal tanpa terkendala oleh persoalan administratif dan teknis, terutama dalam masa pasca pembangunan. (Adv)
