AKD DPRD Kaltim Belum Terbentuk, Ini Penjelsan Ketua Fraksi Golkar Kaltim
Berau, Gayamnews.com – Pembentuakan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Kalimantan Timur, masih mengalami penundaan. Sedangkan AKD semestinya terbentuk pada bulan November 2024, namun belum terealisasi.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Kaltim, M Husni Fachruddin, membantah kabar yang beredar, bahwa AKD tak terbentuk karena belum adanya kesepakatan antara partai Golkar dan Gerindra.
Ayub menjelaskan alasan penyusunan AKD DPRD Kaltim berproses lama, karena harus menyesuaikan dengan perubahan nomenklatur di era pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming.
“Jadi, terkait kenapa proses AKD lama? Karena ada perubahan nomenklatur Presiden Prabowo Subianto. Berapa banyak menteri, wakil menteri dan badan-badan yang berubah nomenklatur nya,” kata Ayub, Senin 9 November 2024 ditemui usai rapat paripurna DPRD Kaltim.
Ayub juga menambahkan Pansus dan AKD berupaya memasukan bidang-bidang yang tepat ke Komisi I, II, III dan IV DPRD Kaltim. Agar menyamakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
“Misalnya, pendidikan dipisahkan dengan kebudayaan. Jangan sampai kita salah memasukan komisi berapa. Belum lagi menyesuaikan dengan Kementerian Dalam Negeri. Kan sekarang misalkan Kehutanan dipisahkan dengan Lingkungan Hidup (pemerintah tingkat pusat). Hal-hal ini yang kita sinergikan dengan Kemendagri,” pungkasnya.
Dirinnya mengungkapkan terjadi perdebatan di Pansus untuk penyusunan AKD. Perdebatan itu bagaimana menyelaraskan pembangunan di setiap Komisi I, II, III dan IV DPRD Kaltim.
Selain itu, belum terbentuk AKD DPRD Kaltim tidak menghambat kinerja tugas Dewan. Sebab anggaran APBD Kaltim tahun 2025, telah selesai disusun, serta dilaksanakan.
“AKD DPRD Kaltim kan berperan pada saat menyerap aspirasi masyarakat dan menyampaikan ke dalam Banggar. Dan yang unik, anggaran 2025 sudah diselesaikan tahun lalu,” tutupnya. (*)
