Dewan Berau Nilai Kolaborasi Pemda Dengan Republik Seychelles Adalah Langkah Tepat
Berau,Gayamnews.com – Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, menilai kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau dan Republik Seychelles merupakan langkah strategis untuk mempercepat implementasi konsep ekonomi biru di kawasan pesisir Kabupaten Berau.
Dia berpendapat bahwa ekonomi biru adalah pendekatan pembangunan berkelanjutan yang sangat cocok untuk Berau, mengingat besarnya potensi di sektor kelautan dan pariwisata maritim.
“Konsep ekonomi biru bukan hanya tentang eksploitasi sumber daya laut, tetapi bagaimana kita mengelolanya dengan bijak untuk kesejahteraan masyarakat tanpa merusak ekosistem,” ucapnya.
Legislator Partai PKS tersebut menyambut, kolaborasi yang dilakukan pemerintah merupakan langkah yang sangat tepat dilakukan sebab kata dia sejalan dengan arah pembangunan berkelanjutan yang saat ini juga didorong oleh DPRD.
Dirinya memandang kehadiran Utusan Khusus Presiden Seychelles untuk ASEAN, Nico Barito, yang datang ke Berau untuk memaparkan strategi pengembangan ekonomi biru.
Khususnya dalam konteks pariwisata dan pemberdayaan masyarakat pesisir dapat membuka ruang baru bagi transfer pengetahuan dan teknologi, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang pariwisata dan perikanan modern
“Kita dapat mempelajari cara Seychelles mengelola potensi kelautan dan pariwisata baharinya.” Jika ide tersebut dapat diterapkan di Berau, tentunya dengan kearifan lokal akan memberikan dampak yang baik bagi perekonomian masyarakat pesisir.
Sumadi juga mengharapkan agar program itu tidak hanya berpusat pada pengembangan tempat wisata, namun juga memperhatikan pelaku ekonomi setempat seperti nelayan dan UMKM agar mereka dapat merasakan manfaat langsung dari penerapan ekonomi biru.
Menurunya ekonomi biru dapat digerakkan secara kolektif. Pemerintah daerah, pengusaha, masyarakat, dan institusi pendidikan harus berpartisipasi secara aktif agar efeknya dapat dirasakan secara menyeluruh. Ia juga menegaskan signifikansi kebijakan dukungan dari pemerintah daerah, seperti penyediaan tempat pelatihan, akses pembiayaan, hingga infrastruktur yang mendukung di wilayah pesisir.
“Kita harus memastikan bahwa program ini tidak berhenti di tataran wacana atau seremonial saja, tetapi benar-benar dijalankan secara berkelanjutan dan terukur,” pungkasnya.(Rin/Adv)
