banner Iklan
banner Iklan

DPRD Kaltim Desak Kepastian Layanan Perbaikan Kendaraan Dampak BBM Bermasalah

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, saat ditemui di kantor DPRD Kaltim, Senin (5/5/2025).

Samarinda, Gayamnews.com Ketidakjelasan tindak lanjut janji Pertamina terkait pembukaan layanan perbaikan kendaraan terdampak BBM bermasalah mendapat sorotan tajam dari Legislator Kalimantan Timur (Kaltim).

Meski pihak Pertamina sempat menjanjikan hal tersebut dalam audiensi pada 9 April lalu, hingga kini implementasi janji tersebut belum tampak nyata di lapangan.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, mempertanyakan keseriusan Pertamina dalam merealisasikan komitmennya membuka layanan di seluruh kabupaten dan kota di Kaltim.

“Sudah hampir satu bulan sejak janji Pertamina untuk membuka layanan perbaikan kendaraan, tapi belum ada kejelasan lanjutan dari janji tersebut,” terangnya kepada media saat ditemui, pada Senin (5/5/2025).

Menurut Sapto, memang sudah ada informasi bahwa layanan telah dibuka di beberapa daerah seperti Bontang, Balikpapan, dan Samarinda. Namun, tidak ada penjelasan rinci mengenai mekanisme, syarat, serta ketentuan pengajuan layanan tersebut.

“Informasinya sudah dibuka di Bontang, Balikpapan, dan Samarinda. Tapi sejauh mana pelaksanaannya? Syarat dan ketentuannya bagaimana? Ini yang harus diperjelas,” lanjut Sapto.

Ia juga menyoroti risiko potensi penyalahgunaan oleh oknum masyarakat yang memanfaatkan situasi untuk keuntungan pribadi, seperti laporan yang diterima Pemkot Samarinda mengenai klaim ganti rugi tanpa bukti kerusakan akibat BBM.

“Makanya harus hati-hati. Harus jelas, misalnya beli di SPBU mana, tanggal dan jam berapa, lalu kendaraan rusak setelah beberapa kilometer. Ada bukti, ada catatan,” ucapnya.

Sapto menilai, peristiwa ini harus menjadi refleksi bagi Pertamina untuk melakukan pembenahan menyeluruh, baik dalam sistem distribusi maupun pengawasan internal agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

“Pertamina ini milik bangsa, jangan sampai rusak karena kelalaian sistem atau oknum. Profesionalitas itu penting. Dan paling penting, bersihkan dari tindak pidana korupsi,” tegasnya.

Walau saat ini laporan kerusakan kendaraan akibat BBM bermasalah mulai mereda, Sapto tetap mengimbau masyarakat untuk tidak lengah. Komisi II juga belum menjadwalkan pemanggilan ulang Pertamina karena sedang fokus pada sejumlah agenda penting lainnya.

“Kasus ini bukan hal kecil. Bisa berdampak luas kalau tidak ditangani serius,” pungkasnya. (Adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *