Gelar Diskusi Penguatan Demokrasi, Andi Satya Tekankan Koordinasi Lintas Sektor dan Peran Pemuda dalam Menyukseskan Masalah Infrastruktur
Samarinda, Gayamnews.com – Akses jalan yang rusak parah menuju Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu) menjadi sorotan serius dalam gelaran Penguatan Demokrasi ke-5 yang digelar pada, Sabtu (24/5/2025).
Gelaran yang bertema Prioritas Kebijakan Publik itu digelar oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra yang menilai permasalahan ini harus menjadi prioritas lintas sektor dan pemerintah.
“Kalau kita bicara soal jalan ke Kubar dan Mahulu, kondisinya memang jelek, bukan lagi sekadar tidak bagus. Ini menjadi perhatian kita semua,” jelasnya.
Andi mengungkapkan, persoalan ini bukan semata karena kelalaian pemerintah daerah, tetapi lebih kepada status kewenangan atas jalan-jalan tersebut yang berada di bawah tanggung jawab pemerintah pusat.
“Banyak jalan di sana adalah jalan negara. Artinya, penganggaran dan perbaikannya merupakan wewenang pemerintah pusat. Pemerintah provinsi tidak bisa serta-merta menggunakan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) untuk memperbaikinya,” terang politisi muda tersebut.
Meski begitu, ia tetap menyuarakan optimisme. Menurutnya, dengan komunikasi dan koordinasi yang baik, perbaikan jalan dapat direalisasikan. Sebab, kerusakan jalan tidak hanya memperlambat pembangunan, tapi juga berdampak luas pada kehidupan masyarakat.
“Kalau akses jalannya rusak, harga bahan pokok akan naik, akses layanan kesehatan dan pendidikan juga akan terganggu. Jadi memang ini persoalan yang harus segera diselesaikan bersama,” pungkasnya.
Selain membahas isu infrastruktur, acara ini juga menjadi panggung penting bagi Andi Satya untuk mendorong keterlibatan pemuda dan mahasiswa dalam proses demokrasi, khususnya dalam hal pengawasan kebijakan.
“Partisipasi masyarakat sangat penting, terutama dalam tiga hal. Tiga hal ini adalah pelaksanaan, pengawasan, dan keterbukaan informasi. Kehadiran mahasiswa dan pemuda hari ini adalah sinyal positif bahwa kontrol sosial terhadap jalannya kebijakan mulai tumbuh,” tutup Andi Satya. (Adv)
