Legislator Kaltim Harap Pembangunan Kota Tidak Hanya Soal Infrastruktur, tapi Harus Mencerminkan Kesejahteraan Rakyat
Samarinda, Gayamnews.com – Pembangunan kota seharusnya tidak hanya terpaku pada kemegahan fisik, melainkan juga perlu mencerminkan perbaikan nyata dalam kehidupan masyarakat.
Hal ini disampaikan Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Sugiyono, saat menyampaikan pandangannya terhadap arah pembangunan di Kota Samarinda.
Sebagai ibu kota provinsi, Samarinda dinilai memiliki tanggung jawab lebih dalam menghadirkan keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Sugiyono menilai pola pembangunan jangan hanya menitikberatkan aspek fisik seperti jalan dan bangunan, namun tidak menjawab problem sosial ekonomi yang dihadapi warga.
“Pembangunan tak sekadar soal memperindah kota. Jika jalan diperbaiki, tetapi ekonomi rakyat masih terpuruk, itu artinya solusi belum menyentuh akar persoalan,” tegasnya, Jumat (16/5/2025).
Ia menekankan bahwa wajah kota seharusnya tercermin dari kesejahteraan penduduknya, bukan hanya dari beton dan trotoar yang tertata rapi.
Sugiyono menyoroti bahwa program-program pemberdayaan masyarakat masih belum mendapatkan porsi yang cukup dalam kebijakan pembangunan saat ini.
Menurutnya, dukungan terhadap UMKM, pelatihan keterampilan, serta akses layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan perlu menjadi fokus utama.
Sugiyono mencontohkan masih banyak wilayah di Samarinda yang tergolong sebagai kantong kemiskinan, yang harusnya bisa diatasi sebab berada di pusat perhatian sebagai kota utama di Kalimantan Timur.
“Warga butuh penghidupan layak, bukan cuma trotoar mewah. Keseimbangan ini harus jadi prinsip utama perencanaan kota,” ujar Sugiyono.
Lebih jauh, ia mengingatkan pentingnya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, khususnya bagi mereka yang tinggal di kawasan padat dan wilayah pinggiran.
Menurut Sugiyono, aspirasi masyarakat harus menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan skala prioritas program pemerintah daerah.
Sebagai bentuk nyata dari sikapnya, ia menyatakan akan terus mendorong agar struktur anggaran pemerintah daerah disesuaikan.
Ia menekankan bahwa pengeluaran tidak seharusnya terfokus pada proyek-proyek besar fisik semata, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Pembangunan berkelanjutan harus diukur dari seberapa banyak rakyat yang merasakan dampak positifnya,” tutupnya. (Adv)
