Pemkab PPU Dorong OIKN Ambil Alih Jalan di Sepaku
Gayamnews.com, Penajam – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) meminta Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengambil alih pengelolaan sejumlah jalan di Kecamatan Sepaku secara bertahap. Usulan ini menjadi upaya pemerintah daerah mengurangi beban pemeliharaan infrastruktur di tengah keterbatasan anggaran.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU, Muhajir, mengatakan pihaknya telah menyampaikan permohonan resmi sekaligus membahas rencana tersebut dengan Deputi Bidang Infrastruktur OIKN.
Dalam pertemuan itu, Pemkab PPU mengusulkan penyerahan aset jalan berdasarkan skala prioritas. Dengan demikian, pemerintah tidak harus mengalihkan seluruh aset sekaligus, terutama ruas yang memiliki keterkaitan langsung dengan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Kami membawa surat itu sekaligus berdiskusi, bisa tidak jika aset ini diserahkan secara bertahap, terutama infrastruktur jalan di Sepaku. Toh, dalam ketentuan undang-undang aset di wilayah IKN nantinya juga akan diserahkan,” ujar Muhajir, Selasa (3/11/2026).
Ia menjelaskan, keterbatasan fiskal membuat Pemkab PPU kesulitan membiayai seluruh kebutuhan pemeliharaan jalan. Karena itu, keterlibatan OIKN diharapkan dapat mempercepat penanganan ruas yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.
“Alokasi mereka gede, masih ada Rp6 triliun. Kita kan kesulitan dengan kondisi anggaran sekarang ini. Maka kita pengin secara bertahap aset-aset, terutama infrastruktur jalan, diambil alih IKN dulu karena jalannya ini jadi keluhan warga,” jelasnya.
Meski demikian, OIKN belum menyatakan kesiapan mengambil alih aset tersebut. Salah satu pertimbangannya adalah belum tersedianya anggaran khusus untuk pemeliharaan jalan daerah. Pengalihan tanpa dukungan pembiayaan justru berpotensi menambah beban anggaran OIKN.
Sebagai tindak lanjut, Pemkab PPU membuka peluang pembahasan kembali dengan menentukan ruas jalan yang paling memungkinkan untuk dialihkan. Pemerintah juga bersedia memprioritaskan jalan yang beririsan langsung dengan kawasan IKN.
“Kalau tidak mau diambil semua, kita minta ditinjau mana yang betul-betul beririsan dengan OIKN,” tutupnya.
Pemkab PPU berharap pembagian tanggung jawab pengelolaan aset segera menemukan titik temu agar pemeliharaan jalan di Sepaku tetap berjalan tanpa semakin membebani APBD. (Adv)
