Rapat Koordinasi Penertiban Ormas Terafiliasi Premanisme, Sapto Apresiasi Kemenko Polhukam
Samarinda, Gayamnews.com – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, menunjukkan perhatiannya terhadap situasi keamanan daerah dengan mengikuti rapat yang membahas penanganan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang terafiliasi dengan aksi premanisme.
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Gubernur Kaltim pada Minggu (11/5/2025) tersebut dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) RI, Mayjen TNI Heri Wiranto.
Selain dihadiri oleh jajaran pemerintah daerah, kegiatan strategis itu juga melibatkan sejumlah ormas di Kaltim. Diskusi difokuskan pada upaya menjaga keamanan dan ketertiban umum, yang dianggap penting untuk mendukung iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan di wilayah tersebut.
Dalam kesempatan tersebut, Sapto menyampaikan apresiasinya atas langkah yang diambil Kemenko Polkam.
Menurutnya, inisiatif untuk mempertemukan berbagai ormas dan yayasan di Kaltim menjadi bagian penting dalam menciptakan harmoni dan mencegah potensi gangguan yang bisa mengancam stabilitas daerah.
“Artinya bahwa di sini secara bersama-sama, ormas dididik untuk membangun masyarakat kita, membangun wilayah kita, membangun negara kita. Niatnya sudah baik, maka perlu juga harus dijaga dengan baik pastinya,” terangnya dalam sesi diskusi.
Tak hanya itu, Sapto juga menilai positif dorongan dari Kemenko Polkam yang mendorong Pemerintah Provinsi Kaltim membentuk Satuan Tugas (Satgas) Terpadu.
Satgas ini, menurut Sapto, akan menjadi instrumen yang efektif dalam menghadapi dan membina ormas yang terindikasi memiliki keterkaitan dengan praktik premanisme.
“Satgas ini juga bisa memberikan pembinaan terhadap ormas-ormas yang ada. Karena ormas ini berasal dari berbagai macam suku, agama, dan ras di situ. Maka pastinya perlu ada pembinaan dari hadirnya pemerintah,” tegas Sapto.
Keberadaan Satgas Terpadu, menurut Sapto, diharapkan mampu menjadi sarana edukasi yang mampu mengarahkan ormas untuk lebih produktif berkontribusi dalam pembangunan daerah. Ia juga menyebut pembinaan yang terstruktur akan memperkecil peluang ormas bergeser ke arah tindakan yang mengarah pada premanisme atau aktivitas yang melawan hukum. (Adv)
