Resmin Naik, UMP Kaltim Rp 3,76 Juta Per-Bulan
Samarinda, Gayamnews.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) resmi menetapkan aturan baru tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026. Ketentuan itu berdasarkan pengumuman Gubernur Kaltim Nomor 500.15.14.1/5097/DTKT.Srk-IV/2025 yang mulai berlaku 1 Januari 2026.
UMP Kaltim untuk tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp3.762.431 per bulan. UMP tersebut berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja di bawah satu tahun di seluruh wilayah Kaltim.
Sementara di tingkat kabupaten dan kota, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tertinggi dipegang oleh Kabupaten Berau sebesar Rp4.391.337,55. Posisi berikutnya ditempati Kutai Barat Rp4.231.617,40, Penajam Paser Utara Rp4.181.134,00, dan Kutai Timur Rp4.067.436,00.
Daerah lain juga mengalami penyesuaian. Kutai Kartanegara ditetapkan Rp3.991.797,00, Kota Samarinda Rp3.983.882,00, Kota Balikpapan Rp3.856.694,43, Kota Bontang Rp3.799.480,00, serta Kabupaten Paser Rp3.776.998,06.
Selain UMP dan UMK, Pemprov Kaltim juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Sektor ini meliputi perkebunan kelapa sawit, pertambangan batu bara dan gas alam, industri minyak dan CPO, jasa penunjang migas, serta industri kapal dan kayu.
Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) juga ditetapkan dengan nilai berbeda di tiap daerah. Bontang berada pada kisaran Rp4.017.950 hingga Rp4.975.637. Balikpapan ditetapkan sebesar Rp4.024.614,91.
Sementara Samarinda, UMSK berada pada rentang Rp4.043.640 hingga Rp4.228.699. Untuk Kutai Kartanegara serta wilayah Kutai Timur dan Berau, UMSK ditetapkan di atas Rp4 juta, disesuaikan dengan sektor usaha masing-masing.
Pemerintah menegaskan pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih wajib dibayar berdasarkan struktur dan skala upah perusahaan. Pengusaha juga dilarang membayar upah di bawah ketentuan UMP, UMK, UMSP, maupun UMSK yang telah ditetapkan. (Pemprov Kaltim)
